Baca tanpa iklan
TRIBUNnews.com, JAKARTA - Golkar sepertinya tak lagi mengandalkan tenaga Ratu Atut Chosiyah. Gubernur Banten yang kini menjadi tersangka dugaan korupsi dalam perkara suap dan alat kesehatan tak lagi memiliki jabatan struktural di Golkar.
Demikian disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Leo Nababan, usai diskusi bersama wartawan di Media Center Komisi Pemilihan Umum, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2014).
Selama ini, Atut dipercaya duduk sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan di DPP Partai Golkar. "Sekarang, kami sudah membebaskan Atut secara struktral. Beliau tidak ada lagi di kepengurusan partai," terang Leo dengan gaya yang ceplas ceplos.
Leo menerangkan, DPP Golkar mengaku membebastugaskan Atut dalam kepengurusan di partai tidak lain untuk lebih konsentrasi menjalani proses hukum yang kini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Kendati begitu, Golkar akan tetap memberinya bantuan hukum.
Leo menambahkan, menyoal bantuan hukum ini berlaku untuk semua kader partai yang berlambang pohon beringin tersebut, yang berurusan dengan hukum. Ia mendoakan agar Atut tabah dalam menjalani semua yang disangkakan KPK kepadanya.
"Kemarin (keputusannya, red) pada Kamis, diumumkan oleh Sekjen DPP Partai Golkar. Soal pengganti Atut, saya yakin Golkar adalah partai kader. Maka kader penggantinya sudah banyak. Ibarat pepatah, patah satu tumbuh seribu," terangnya.
Pria bertumbuh tambun ini menegaskan, sebagai partai kader, Golkar tidak kesulitan mengganti Atut. Lagipula, partai pimpinan Aburizal Bakrie ini tidak pernah tergantung pada satu individu tertentu untuk memegang jabatan struktural partai.
Ketika dikonfirmasi soal jabatan Atut sebagai gubernur, Golkar akan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Leo, sesuai aturan Kementerian Dalam Negeri, Atut masih sah sebagai Gubernur Banten.
"Kami sesuai aturan Kemendagri, seorang gubernur akan dinonaktifkan ketika sudah menjadi terdakwa. Kalau belum terdakwa dan masih tersangka belum (dinonaktifkan, red). Golkar akan patuh pada undang-undang yang berlaku," katanya lagi.