Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mundurnya Gita Wirjawan dari menteri perdagangan dinilai hanya lah sebagai politik cuci tangan. Pasalnya, masyarakat semakin menyadari dampak buruk dari liberalisasi perdagangan yang didorong Gita melalui APEC, WTO, dan terakhir WEF.
"Akhir-akhir ini, rakyat Indonesia semakin paham bahwa konsekuensi dari liberalisasi perdagangan yang didorong GW (Gita Wirjawan), baik itu melalui APEC, WTO, dan terakhir WEF di Davos tidak lah baik untuk rakyat Indonesia. Karenanya GW hendak mengamankan diri dengan keluar dari kabinet," ujar Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Riza Damanik dalam pesannya kepada Tribunnews, Jakarta, Jumat (31/1/2014).
Menurut Damanik, Gita mendapatkan dua prestasi dalam kiprahnya di dunia internasional.
Pertama, melalui WTO, APEC, dan WEF, Gita dinilai mengamankan kepentingan negara maju dan perusahaan multinasional di Indonesia. Faktanya ekonomi di negara maju diperkirakan terus membaik seperti AS yang diprediksi tumbuh sebesar 2,8% pada 2014.
"Namun, di sisi lain, pertumbuhan di negara berkembang seperti Indonesia tidak lagi signifikan yaitu hanya meningkat 0,1% dari 2013," terang Damanik.
Kedua, keputusan mundur tersebut seolah-olah punya kesadaran etik menyelamatkan kepentingan rakyat banyak.
"Bagi saya, ini satu model gaya kepemimpinan culas yang tidak pantas untuk diteladani," kata dia.
Damanik menambahkan, keputusan mundur tersebut lebih kepada pertimbangan politik yakni pencalonannya dalam konvensi presiden Partai Demokrat.
"Jika pertimbangannya adalah pertimbangan etik, maka seharusnya GW tidak perlu ikut konvensi Capres dari Demokrat. Karena secara etik beliau telah disumpah untuk menjalankan tugasnya secara baik sebagai Mendag. Setidaknya, sebelum ikut konvensi, GW dapat mengumumkan pengunduran dirinya," tukas Damanik.