Baca tanpa iklan
TRIBUN, JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Juri Ardiantoro, menerangkan bahwa PT Balai Pustaka, percetakan pemenang tender sudah mencetak surat suara calon anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, Kabupaten, atau Kota, sampai 70 persen.
"Dari tempat yang tadi saya kunjungi baru 70 persen dari seluruh surat suara yang dicetak. PT Balai Pustaka mencetak surat suara untuk daerah pemilihan Kalimantan Timur dan lima dapil di Jawa Tengah," ujar Juri kepada wartawan di Gedung KPU, Jakarta, Senin (10/2/2014).
Terhitung kemarin, KPU melakukan kunjungan ke percetakan surat suara. Kunjungan ini untuk melihat apakah pengerjaan tender pencetakan sesuai spesifikasi dalam kontrak kerjasama terpenuhi dan sesuai harapan. Termasuk memerhatikan separasi warna, urutan nama calon yang telah ditetapkan.
Setelah mengunjungi PT Balai Pustaka di daerah Pulo Gadung, Jakarta Timur pagi tadi, Juri menilai dari spesifikasi surat suara seperti ukuran, warna, dan kertasnya sudah sesuai dengan kontra. "Tinggal distribusinya, apakah dari waktu yang ditentukan bisa lancar atau tidak," imbuh Juri.
Juri mengaku tidak mengetahui pasti tender surat suara yang dicetak PT Balai Pustaka. Menurutnya, percetakan yang mencetak surat suara sesuai kontrak, ditambah dua persen. KPU menargetkan pencetakan selesai awal Maret dan terdistribusi sampai gudang KPU Kabupaten atau Kota pertengahan Maret.
Dalam pengadaan logistik Pemilu 2014, KPU membuka lelang 21 paket pengadaan jasa pencetakan dan distribusi logistik meliputi surat suara, tinta, sidik jari, dan alat bantu tuna netra. Ada 15 pemenang lelang untuk 15 paket dalam tender pencetakan dan distribusi surat suara.
Pemenang tender surat suara dan distribusinya yaitu PT Macananjaya Cemerlang, PT Granesia, PT Pura Barutama (2 paket), PT Gramedia, PT Temprint (2 paket), PT International Media Web Printing, PT Balai Pustaka Persero, PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, PT Temprina Media Grafika (2 paket), CV Arya Duta, dan CV Titian Ilmu.
Tender pencetakan surat suara dan pendistribusiannya menggunakan pagu anggaran Rp 841.167.728.000 dengan total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 345.098.567.836. Sehingga KPU menghemat anggaran APBN Rp 415.021.008.880.