Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aparat Kepolisian telah beberapa kali melakukan simulasi terkait pengamanan pemilihan umum. Simulasi pengamanan itu antara lain telah dilakukan di depan kantor Badan Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum dan gedung Mahkamah Konstitusi.
Simulasi pengamanan itu pun mendapatkan kritik dari Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra, Habiburokhman. Menurutnya, simulasi pengamanan itu adalah kegiatan yang berlebihan meski ada juga sisi positifnya.
"Di Bawaslu simulasi pengamanan sampai menutup jalan. Itu bagus (simulasi pengamanan) tapi berlebihan," kata Habiburokhman di Gerindra Media Center, Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (19/2/2014).
Habiburokhman menuturkan, dari periode ke periode pelaksanaan pemilihan umum telah mengalami kemajuan. Menurutnya, pasca-reformasi tidak lagi ditemukan adanya kelompok-kelompok yang berupaya menggagalkan pemilihan umum.
"Zaman orde baru bisa saja ada upaya penggagalan pemilu, kalau saat ini saya tidak melihat hal itu," tuturnya.
Habiburokhman justru menilai adanya ketidakamanan dalam pemilihan umum justru bisa berpotensi dari penyelenggara pemilu. Gesekan akan terjadi jika penyelenggara pemilu tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.
"Ketidakamanan pemilu justru bisa berasal dari penyelenggara pemilu jika tidak melaksanakan pemilu dengan baik," ucapnya.