Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Fraksi Gerindra menyarankan revisi Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dihentikan. Hal itu melihat fakta bahwa anggota DPR saat ini sibuk berkampanye di daerah pemilihan.
"Setelah dua bulan masuk sudah masuk pilpres. Setelah itu berakhir. Padahal UU ini sangat spektakuler, tidak bisa main main," kata Anggota Komisi III DPR asal Gerindra Martin Hutabarat di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/2/2014).
Ia beralasan percuma bila saat ini DPR hanya membahas separuh UU tersebut. Sementara sisanya lagi dilanjutkan oleh anggota dewan periode mendatang.
"Menteri juga akan berubah. Sehingga akan berganti, UU yang monumental seperti ini jangan dibahas setengah setengah," katanya.
Mengenai adanya upaya pelemahan KPK, Anggota Dewan Pembina Gerindra itu meminta semua pihak untuk mencermati pembahasannya tersebut.
"Harus dipilih-pilih lagi isinya. Saya sarankan dihentikan oleh DPR yang sekarang. karena kalau DPR sudah baru kan jadi tidak ada kecurigaan. Jadi solusi terbaik adalah dihentikan pembahasan RUU ini," tuturnya.