Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWs.COM, JAKARTA - Komisi II DPR RI memutuskan konflik polemik proses Pemilihan Wakil Wali Kota Surabaya Sisa Masa Jabatan 2010-2015 dikembalikan ke DPRD Surabaya, Jawa Timur.
Polemik jabatan Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Bakti Buana ini mengemuka setelah ada perseteruan dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
Keputusan Komisi II DPR RI itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Mendagri Gamawan Fauzi dan Gubernur jawa Timur Soekarwo serta DPRD Surabaya di gedung DPR Jakarta, Rabu (26/2/2014), malam.
"Kami putuskan keseluruhan proses yang terjadi terkait proses pemilihan wakil wali kota Surabaya diserahkan kembali kepada sesuai otoritas yakni DPRD Surabaya," kata Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar yang memimpin rapat.
Rapat yang berlangsung singkat sekitar 13 menit itu hanya mendengarkan putusan Komisi II DPR yang dibacakan Agun Gunandjar.
Tidak ada interupsi dan tidak ada tanggapan dari pihak Mendagri maupun Soekarwo serta anggota DPRD Surabaya yang hadir.
"Berkaitan secara de facto dan de jure sudah ada wakil walikota yang dilantik dan kami mengambil keputusan kalau ada pihak yang menganggap ada celahnya dalam proses itu yang tidak benar maka ada mekanisme melalui peradilan. Kami tidak berprasangka dan menyerahkan kasus ini ke DPRD dan sepenuhnya kami kembalikan ke DPRD," kata Agun.
Menurut Agun putusan Komisi II DPR itu diambil setelah sebelumnya ada pertemuan dengan pimpinan Komisi II DPR dan Kapoksi di Komisi II.