Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Penanganan kawasan perbatasan tidak cukup dengan pendekatan keamanan, tetapi lebih efektif melalui pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di perbatasan.
Demikian disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, saat menjadi keynote speaker di seminar nasional yang mengambil tema 'Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ketahanan Nasional', pada Dies Natalis Untan Pontianak ke-55 di Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat, Kamis (8/5/2014).
Moeldoko menyatakan bahwa bangsa Indonesia dapat eksis apabila dapat menjaga tiga stabilitas yaitu stabilitas keamanan, politik dan ekonomi.
"Saat ini ketiga hal tersebut sudah terjaga cukup baik, sehingga Indonesia diperkirakan masuk tujuh besar ekonomi dunia pada tahun 2030," kata Jenderal Moeldoko.
Panglima TNI yang meraih gelar Doktor di bidang Ilmu Administrasi, dengan judul disertasi 'Kebijakan dan Scenario Planning Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Indonesia' (Studi Kasus Perbatasan Darat di Kalimantan), di Fisip Universitas Indonesia, mengatakan bahwa ada tiga permasalahan dalam perbatasan.
Pertama, adanya kesenjangan, disharmonisasi, kevakuman, ketidakkonsistenan, serta ketidak tepatan perumusan kebijakan yang mengakibatkan tidak optimalnya system keorganisasian dan program. Kedua, ketiadaan efektivitas implementasi karena keragaman persepsi dan hambatan sarana dan prasarana.
"Ketiga, adanya empat driving force yaitu politik, pembangunan ekonomi, keamanan, serta kesejahteraan dan apabila tidak dilakukan perubahan pengelolaan kawasan perbatasan," katanya.
Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya perbaikan, penyempurnaan dan harmonisasi kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan serta perlunya pengembangan grand design pengelolaan kawasan perbatasan.
Selain itu dibutuhkan kesepahaman persepsi dan strategi dari para stakeholder serta penyediaan prasarana, sarana dan sumber daya yang memadai serta perlunya pengembangan scenario dengan variable-variabel yang lebih lengkap sebagai dasar pembaharuan atau penyempurnaan kebijakan dan implementasinya secara terus-menerus.
"Apabila masyarakat di perbatasan diberdayakan semaksimal mungkin, maka mereka akan lebih sejahtera", kata Jenderal Moeldoko.
Panglima TNI juga menyampaikan bahwa, khusus di wilayah Kalimantan Barat (Kalbar) perlu adanya satu batalyon, untuk memperkuat keamanan sehingga akan berdampak pada perkembangan segala aspek di kawasan perbatasan Kalbar yang berbatasan langsung dengan Malaysia Timur.
"Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan militer yang tangguh dan rakyat juga menjadi makmur, bukan hanya impian Panglima TNI sebagai prajurit,tetapi impian seluruh masyarakat Indonesia. Karena dengan TNI yang tangguh maka dapat memberikan kontribusi di sektor lain dalam konteks peningkatan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.