Panglima TNI Minta Prajurit Jaga Soliditas dan Tak Terprovokasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengatakan, konteks dinamika politik nasional, dirinya meminta para Jenderal, Laksamana dan Marsekal untuk mengikuti dan berpedoman pada setiap statement yang Panglima TNI sampaikan di publik.

Selanjutnya didesiminasikan kepada seluruh prajurit, agar para perwira, serta seluruh prajurit tidak miskin informasi dan berbeda persepsi dalam menilai berita yang berkembang di media, khususnya tentang posisi TNI dalam Pemilu 2014.

Dalam kaitan tersebut, Panglima TNI menekankan dan menegaskan kepada seluruh para perwira bahwa netralitas TNI tidak bergeser sedikitpun, dan komando kendali TNI sepenuhnya berada di tangan Panglima TNI, sehingga tidak ada prajurit TNI yang blok-blokkan terhadap aliran-aliran politik apapun, sebagaimana isu yang berkembang di media massa baru-baru ini.

"Untuk itu, sekali lagi jaga soliditas dan jangan terpengaruh oleh provokasi-provokasi klasik, yang dimainkan oleh kelompok kepentingan tertentu, dan jaga kesiapsiagaan satuan sesuai tingkatan siaga yang telah ditetapkan," kata Moeldoko dalam upacara kenaikan pangkat 25 perwira tinggi di Ruang Hening Mabes TNI Cilangkap Jakarta, Selasa (13/5/2014).

Dirinya menjelaskan, untuk perwira agar mengembangkan diri dan melahirkan kreativitas pencapaian pelaksanaan tugas, sesuai besaran tanggung jawab yang saat ini disandang.

Menurutnya, kreativitas itulah yang membedakan antara pemimpin dan manajer. Manajer bukan pemimpin, tetapi pemimpin memiliki kemampuan manajerial dalam mengembangkan peran, skill dan memiliki perspektif untuk mencapai keberhasilan tugas, serta memiliki integritas dan akseptabilitas terhadap semua lingkungan.

"Inilah ciri seorang prajurit yang dianugerahi kenaikan pangkat dan diangkat sebagai pemimpin," kata Moeldoko.

Oleh karena itu, Panglima TNI berharap kepada para Jenderal, Laksamana dan Marsekal untuk mengerahkan segala kemampuan tersebut, guna mewujudkan empat short cut kebijakan yang telah Panglima TNI tetapkan sejak dini, minimal bisa mewujudkan dua kebijakan di satuan masing-masing.

"Yaitu membangun interoperabilitas TNI dan upaya mengeliminasi ego sektoral, yang keduanya merupakan substansi paling esensi dari pembangunan kemampuan dan kekuatan TNI," katanya.