Akui Bidik Sri Sultan, Demokrat Serahkan ke Golkar Soal Pencapresan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan angkat bicara mengenai wacana Demokrat mendorong Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubwono X menjadi Calon Presiden (Capres) dalam Pemilu Presiden (Pilpres) Juli mendatang.

Dijelaskan Syarief, pencalonan Sri Sultan menjadi Capres sangat bergantung pada mitra koalisi Golkar. Karena dengan perolehan suara 10 persen, Demokrat sangat sulit bisa mengusung Capres sendiri.

Meskipun, diakui Syarief, Sri Sultan merupakan salah satu tokoh yang menurut Partai Demokrat, radar Partai Demokrat itu bisa menjadi Capres.

"Tetapi ingat itu justifikasi Partai Demokrat," ungkap Syarief, usai pengumuman pemenang konvensi Capres, di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Jumat (16/5/2014).

Tapi, sekali lagi Syarief tegaskan, terkait pencalonan Sri Sultan menjadi Capres sangat tergantung pada Golkar sebagai mitra koalisi.

"Tetapi nanti kalau terjadi koalisi yang mengendors, yang mencalonkan Sultan itu bukan Partai Demokrat. Tapi mitra Partai Demokrat," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, penjajakan kemungkinan membuat koalisi baru ini menjadi salah satu pokok bahasan yang dibicarakan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (14/5/2014).

"Pada intinya pak Presiden melihat bahwa kalau dilihat yang paling ideal harus membicarakan kemungkinan opsi lain. Dengan waktu empat hari yang tersisa apakah mungkin. Jadi tolong kita (Golkar dan Demokrat) masing membicarakan secara cermat," ungkap Politisi Senior Partai Golkar MS Hidayat usai menemani Ical bertemu SBY.

Karena itu, pertemuan kali ini akan berlanjut ke pertemuan berikutnya. Paling tidak pertemuan lanjutan tersebut akan berlangsung sebelum batas akhir pendaftaran Capres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 18 Mei mendatang.

"Kalau masih dimungkinkan, kalau waktunya masih ada secara cermat itu harus dibicarakan," demikian Hidayat, yang juga Menteri Perindustrian itu menjelaskan.

Menurut Hidayat, kemungkinan membentuk poros baru antara Golkar dengan Demokrat bisa saja terjadi. "Kemungkinan selalu terjadi. Dan biasanya di politik itu seperti main bola, injurytime itu suka ngegolin," tuturnya.

"Kesimpulannya, kita akan kembali lagi tidak pada level pak SBY dan pak Ical. Rumusannya itu nanti dibicarakan lagi antara kedua belah pihak. Terus mungkin akan bertemu lagi dengan pak SBY dan Ical. Tapi itu setelah kedua belah pihak membicarakan secara cermat kemungkinan itu," jelasnya kemudian.

Bidik Sri Sultan

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengatakan partainya membidik Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai kandidat Calon Presiden yang akan diusung pada Pemilu Presiden (Pilpres) Juli mendatang.

Menurut Amir, alasan memilih Sultan karena elektabilitasnya bisa bersaing dengan dua kandidat bakal capres lainnya, yaitu Prabowo Subianto dan Joko Widodo.

Amir menyebutkan, berdasarkan survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI), elektabilitas Jokowi berada di kisaran 5-26 persen, sementara Prabowo 17-18 persen. Di posisi ketiga, ada Sultan dengan 15 persen. 

“Nah, kemudian di posisi ketiga adalah Sri Sultan Hamengku Buwono X yang coba dipasangkan dengan salah satu peserta konvensi, hasilnya ternyata 15 persen. Tidak jauh berbeda. Apalagi masih ada massa mengambang 41 persen,” kata Amir. 

Menteri Hukum dan HAM itu menilai, Partai Demokrat masih memiliki peluang untuk memberikan pilihan lain kepada rakyat di luar Jokowi dan Prabowo.

Akan tetapi, ia mengakui, untuk mengusung Sultan, Demokrat harus realistis terkait upaya membangun koalisi dengan partai lain untuk memenuhipresidential threshold. 

“Yang jelas, kalau lihat di sini, tidak ada maksud apa pun juga untuk mencoba mengganggu dua calon yang sudah ada. Saya kira ini untuk alternatif, bisa memberikan pilihan demokrasi yang lebih baik juga untuk bangsa,” kata Amir.

Akan tetapi, dalam pertemuan dengan Presiden SBY, di Kantor Presiden, Ical tegaskan, kedua belah pihak tidak membahas nama Sri Sultan yang akan didorong menjadi Capres.
Dijelaskan Ical, pertemuan dirinya dan SBY hanya membahas mengenai prinsip-prinsip bertangung jawab terhadap Indonesia kedepan.

"Jadi kita tidak membahas nama. Kita membahas prinsip bahwa kita bertanggungjawab pada Indonesia kedepan," tegas Ical saat memberikan keterangan pers di kantor Presiden, usai bertemu SBY.