Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengungkapkan, kedatangan Menteri Agama Lukman Hakim Sarifuddin ke kantornya untuk mengetahui penyimpangan dana penyelenggaraan ibadah haji. Kasus tersebut sebelumnya sudah menjerat Suryadharma Ali sebagai tersangka.
"Tujuan utama Pak Menteri (Lukman Hakim) dan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) yang baru adalah untuk memahami persoalan-persoalan yang muncul akhir-akhir ini di sektor yang terkait dengan penyelenggaraan haji," kata Busyro saat menggelar jumpa pers di kantor KPK, Selasa (10/6/2014).
Menurut Busyro penyelewengan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013 yang disangkakan ke SDA merupakan realitas yang terjadi dilapangan. Lukman kata Buysro juga meminta penjelasan secara rinci mengenai penyelenggaraan ibadah haji yang rawan penyelewengan.
"Itu sebuah realitas, atas realitas itu kedua tamu kami meminta penjelasan disektor-sektor apa yang terkait dengan persoalan itu (penyelenggaraan ibadah haji)," kata Busyro.
Setelah mendengarkan pemaparan dari pihaknya, Busyro mengakui sebagai Menteri Agama yang baru, Lukman Hakim berkomitmen meminimalisir terjadinya korupsi pada masa kepemimpinannya.
"Dari pertemuan tadi bisa disimpulkan ada konsen yang sangat kuat banget dari Pak Menteri dan Dirjen PHU untuk segera melakukan agenda maping secara internal," kata Busro.
Adapun dalam pertemuan ini, lanjut Busyro, dirinya ditemani oleh beberapa pimpinan dan Direktur Gratifikasi KPK serta Direktur LHKPN.