Baca tanpa iklan
“Diskusi melawan kebangkitan orde baru dibubarkan. Sebelumnya terbukti ada keterkaitan beberapa orang dalam Istana yang menerbitkan Obor Rakyat."
Jakarta - Meski rezim orde baru sudah tumbang, namun perilaku represif masih berlangsung hingga kini. Diskusi aktivis mahasiswa 1998 yang digelar di Wisma Karsa Kemenpora, Jakarta, Selasa, 24 Juni 2104 dibubarkan aparat keamanan. Rencananya ada 2.000 aktivis gerakan mahasiswa 1998 yang bakal menghadiri hajatan bertajuk Konsolidasi dan Silaturahmi Aktivis 98.
Sebelumnya panitia diskusi sudah memasang spanduk, menata 1.000 kursi peserta dan sofa pembicara. Namun pada pukul 08.00 pagi panitia yang hendak masuk ke arena dihadang oleh polisi. Lokasi pertemuan ditutup dan dijaga oleh puluhan aparat kepolisian. “Polisi melarang panitia untuk masuk ke areal Kemenpora," tutur Erwin Usman, panitia diskusi.
Kepala Komunikasi Publik Kemenpora Gatot S. Dewa Broto menyatakan pelarangan diskusi itu dilakukan karena ada perbedaan tujuan acara sesuai izin semula dan materi backdrop yang dipersiapkan. Dalam surat ijin yang diajukan tertulis “Temu kangen pemuda lintas profesi dan organisasi kemasyarakatan”, namun backdrop yang dipasang bertuliskan “Gerakan 98 melawan kebangkitan orde baru”
”Panitia memasang backdrop di tempat acara ternyata ditemu-kenali adanya materi backdrop yang sangat tendensius dan provokatif secara poltik, dan juga karena sesuai ketentuan kegiatan kampanye Pilpres tidak boleh dilakukan di kantor lembaga pemerintahan, sehingga seandainya kegiatan tersebut dibiarkan akan menimbulkan kesan kuat bahwa Kemenpora memfasilitasi suatu kegiatan berdasarkan afiliasi politik tertentu. Oleh karenanya, Kemenpora memutuskan untuk mengusulkan kepada Polisi agar mencabut izin kegiatannya, karena terbukti rencana kegiatannya berbeda sepenuhnya dengan permohonan izin yang disampaikan baik ke Kemenpora maupun ke Polisi,” kata Gatot.
Panitia diskusi berkilah bahwa lokasi kegiatan bukan kantor pemerintah karena biasa disewa untuk berbagai hajatan. Terlebih mereka sudah membayar biaya sewa sebesar Rp7 Juta dan telah mengantongi ijin dari kepolisian. Setelah gagal menggelar diskusi, para veteran aksi 1998 itu menggelar aksi di depan kantor kementerian yang dipimpin Roy Suryo, politisi Partai Demokrat.
"Walau tak sama, tapi hampir mirip seperti ketika orde baru 'membunuh' proklamator kemerdekaan Indonesia, Bung Karno "dibunuh' oleh bangsa yang dia merdekakan. Pertemuan aktivis 98 dibubarkan, dibatalkan, dan dilarang oleh menteri dan polisi yang mereka perjuangan 16 tahun lalu," kata Erwin
Sementara Hendrik Dikson Sirait, Sekjen Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat) menuding tindakan Kemenpora membubarkan diskusi menunjukkan indikasi kuat bahwa pemerintahan SBY tidak netral dalam pemilihan presiden 2014. Menurut Hendrik, peristiwa ini membuktikan keberpihakan Istana yang mendukung Prabowo-Hatta. “Diskusi melawan kebangkitan orde baru dibubarkan. Sebelumnya terbukti ada keterkaitan beberapa orang dalam Istana yang menerbitkan Obor Rakyat, yang hingga kini tidak diproses secara hukum merupakan pertanda yang sangat gamblang,” kata Hendrik, mantan aktivis mahasiswa yang pernah diculik rezim orde baru.
Mantan Sekjen Perhimpunan Nasional Aktivis 98 (PENA 98) Adian Napitupulu yang juga caleg PDIP terpilih menyebut pelarangan diskusi tersebut sebagai tindakan keterlaluan. "Gedung yang sudah dibayar, ijin yang sudah dikeluarkan Polisi beberapa hari sebelumnya tidak lagi berlaku. Kemenpora yang merupakan hasil dari pemilu pasca reformasi dan polisi yang mandiri sebagai buah feformasi saat ini justru melarang para pejuang reformasi untuk berkumpul. Sekali lagi, kebebasan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat menjadi sesuatu yang terlarang di Indonesia," kata Adian yang juga pentolan Forkot (Forum Kota), organ aksi 1998 di Jakarta. (skj) (Advertorial)