Baca tanpa iklan
Dulu, jika orang ingin ke Tanah Abang, siap-siap menghadapi kemacetan panjang akibat badan jalan dipakai pedagang kaki lima.
Jakarta - Puluhan tahun kawasan Tanah Abang terkesan sumpek. Berkali-kali ganti gubernur tidak pernah ada terobosan berarti. Kawasan itu tetap macet oleh pedagang kaki lima (PKL) dan tidak bisa ditertibkan. Namun, dalam satu tahun pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Jokowi, ratusan pedagang di pasar Tanah Abang berhasil ditertibkan. Dulu, jika orang ingin ke Tanah Abang, siap-siap menghadapi kemacetan panjang akibat badan jalan dipakai pedagang kaki lima.
Tetapi sekarang pemandangan kemacetan di Tanah Abang sudah tidak ada lagi. Kendaraan bisa melaju dengan lancar. Dari waktu tempuh yang dulunya bisa sampai berjam-jam ketika melewati Tanah Abang, sekarang bisa dalam beberapa menit saja. Para pedagang tidak berjualan di badan jalan setelah Gubernur DKI Jakarta Jokowi dalam tahun pertama kepemimpinannya berhasil memindahkan pedagang kaki lima ke ratusan kios di Blok G pasar Tanah Abang.
Tidak hanya selesai dengan pemindahan pedagang, banyak cara dilakukan agar Blok G Tanah Abang menjadi ramai pengunjung sehingga pedagang tidak tergiur kembali ke jalan. Kepemimpinan Jokowi bersama partnernya Ahok mempunyai cara-cara persuasif sampai ke cara-cara tegas dalam menghadapi pedagang kaki lima yang nekat balik ke pinggir jalan ketika pendapatannya menurun di tempat baru.
Situs berita Detik.com, 24 Juli 2013, pernah menulis 6 strategi Jokowi dan Ahok dalam mengatasi problematika relokasi pedagang di pasar Tanah Abang. Berikut cuplikannya:
1. Toleransi 2 Minggu
Jokowi tidak pernah melarang PKL berjualan di Tanah Abang asalkan tidak di pinggir jalan dan mengganggu lalu lintas. Penertiban pedagang terus digenjot. Sarjana Kehutanan UGM itu bersedia memenuhi aspirasi pedagang yang meminta agar bisa berjualan selama 2 minggu lagi menjelang Lebaran.
"Kita beri toleransi sampai 2 minggu tetapi jangan sampai mengganggu lalu lintas. Kita ini tidak melarang berjualan. Yang jelas kita ingin itu diselesaikan secara baik-baik, segera mungkin," kata Jokowi.
Jokowi telah memerintahkan jajaran Dishub Pemprov DKI Jakarta dan Satpol PP untuk tetap menertibkan pedagang.
2. Kantongi Nama 'Pemalak'
Jokowi turun tangan menghentikan praktik penarikan uang sewa lapak ilegal terhadap PKL di Tanah Abang. Ia telah mengantongi identitas para oknum 'pemalak' itu.
"Kita sedang identifikasi, siapa-siapa yang terlibat di situ. Entah premannya, RW-nya atau yang lain," kata Jokowi di Gedung Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin 22 Juni 2013 seperti dikutip detik.com.
Jokowi memastikan ada penarikan uang sewa lapak yang dilakukan oleh sejumlah oknum. Dia pun berharap agar 'pemalakan' ini bisa segera dihentikan.
"Saya pastikan itu (penarikan liar) ada. Nah, siapa yang narik, siapa yang dapat aliran, ini yang kita cek. Hati-hati. Ini betul-betul kita cek. Kita lihat. Hati-hati itu. Ini penggunaan jalan, aset negara," tegas Jokowi.
Jokowi juga meminta pihak yang menuding adanya kabar beking di lingkungan Pemprov DKI, terkait PKL Tanah Abang, untuk menyebut nama. Jokowi tidak mau kabar tersebut hanya sekedar rumor belaka.
"Siapa (PNS dan Satpol PP-nya) sebutin saja!" tegas Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat 19 Juli 2013.
Bahkan Jokowi meminta nama para PNS tanpa memandang kedudukan dan jabatannya. "Sebutin saja, yang di kecamatan siapa!" tantangnya.
Jika betul ada beking di pihak Pemprov DKI Jakarta, Jokowi tidak akan segan-segan memberi tindakan tegas. "Ya gampanglah (sanksinya), kan aturannya jelas," tutup Jokowi.
3. Percantik Blok G
Pemprov DKI Jakarta yakin bisa menata para PKL Tanah Abang. Untuk itu Pemprov akan melakukan pembenahan pasar Blok G Tanah Abang untuk menampung para PKL yang kini menjamur di jalanan seputar Tanah Abang.
"Karena memang di Blok G-nya kalau kita lihat kan gelap, kemudian akses semuanya harus diperbaharui semuanya. Tangga-tangga enggak ada, yang di lantai 3 dan 4 nya juga kosong," kata Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat 19 Juli 2013 seperti ditulis detik.com.
Menurut Jokowi, jika pasar Blok G tidak dibenahi maka PKL ogah ditempatkan ke sana. Kalaupun mau dipindahkan, PKL juga akan kabur karena tempatnya tidak dikunjungi pembeli. "Yang penting Blok G-nya kita rampungin!" tegasnya.
"Bapak yakin bisa menyelesaikan masalah Tanah Abang?" tanya wartawan.
"Yakin bisa," ujar Jokowi.
PKL liar di Tanah Abang akan direlokasi ke Blok G Tanah Abang. Relokasi ini akan diawasi selama 1 tahun. Gubernur DKI Jokowi gerah dengan PKL liar yang tumpah ke jalan yang memicu kemacetan tersebut.
"Biar dipakai yang lain, kalau kelamaan yang lain nggak bisa bikin aktivitas di situ, bagi-bagilah," kata Jokowi ketika ditanya penertiban PKL Tanah Abang.
Hal itu dikatakan Jokowi usai blusukan di Hutan Kota Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu 14 Juli 2013.
Penertiban PKL Tanah Abang itu, imbuh Jokowi, tidak bisa sekali jadi. Cara-cara represif dihindari untuk bulan pertama. Penertiban dilakukan Satpol PP dan Dishub DKI secara bertahap.
"Pelaksanaannya sendiri diawasi 6 bulan - 1 tahun, diawasi kayak di Jatinegara dan Pasar Minggu. Kita ini membersihkannya tidak sekali jadi. Kalau mau sehari jadi, tapi kita kan tidak mau seperti itu," jelas dia.
Blok G Tanah Abang, imbuh Jokowi, sekarang sedang dicat dan diperbaiki. Pemprov DKI akan membuat akses jalan baru ke Blok G Tanah Abang.
"Baru kita ke sini, mungkin bisa dibuat akses jalan baru," kata kolektor kemeja putih ini.
4. Jembatan Penghubung
Jokowi berupaya menarik minat PKL di Tanah Abang agar bersedia direlokasi ke Blok G. Ia segera membangun jembatan penghubung agar lokasi itu ramai dikunjungi pembeli.
"Nanti kalau sudah ada penghubung jembatan, nanti ramai minta ke sana semuanya. Padahal itu kan terbatas," ujar Jokowi di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis 18 Juli 2013 seperti dikutip detik.com.
Mantan Wali Kota Solo ini berpendapat tindakan PKL yang berjualan tidak pada tempatnya itu membuat arus lalu lintas di lokasi tersebut menjadi macet.
Menurut dia, jembatan tersebut akan diselesaikan tahun ini. "Jembatan mau kita kerjain sebentar lagi. Ya tahun ini, ngapain nunggu tahun depan. Kita ngerti memang akibatnya (PKL liar) ada yang macet, bau juga. Nah ini kita mau perbaiki, benahi, cat, tambah jembatan," jelas Jokowi.
Untuk anggarannya, Jokowi akan mencari dana secepatnya. Jika memang APBD belum siap, kata dia, tidak tertutup kemungkinan pembangunan jembatan tersebut dari bantuan CSR perusahaan swasta.
"Kalau ada anggaran PU, kalau ndak PD Pasar Jaya, kalau ndak nanti dicarikan. Gampanglah," kata Jokowi. (skj) (Advertorial)