Baca tanpa iklan
Namun Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan dilakukannya pengutan suara ulang (PSU) di 5 kabupaten/kota yakni Kota Palembang, Kabupaten OKU, Kabupaten OKUT dan Kabupaten Prabumulih, serta 1 kecamatan di OKU Selatan.
MK membuktikan pasangan Alex Noerdin-Ishak Mekki menggunakan dana APBD Rp 1,4 triliun.
Dalam pemilihan Presiden 9 Juli kemarin, Puskaptis merupakan satu dari lembaga survei yang berbeda hasilnya dari beberapa lembaga kredibel. Dari 11 lembaga survei, tujuh di antaranya mengungulkan pasangan Jokowi - JK, dengan selisih lumayan lebar.
Ada tujuh lembaga survei yang hasil hitung cepatnya mengunggulkan Jokowi-JK. Ketujuh lembaga itu adalah Center for Strategic and International Studies (CSIS) (Jokowi-JK 52 persen, Prabowo-Hatta 48 persen), Litbang Kompas (Jokowi-JK 52,3 persen, Prabowo-Hatta 47,6 persen), Saiful Mujani Research & Consulting (Jokowi-JK 52,8 persen, Prabowo-Hatta 47,2 persen), dan Indikator Politik (Jokowi-JK 52,6 persen, Prabowo-Hatta 47,3 persen).
Kemudian hitung cepat Radio Republik Indonesia RRI (Jokowi-JK 52,5 persen, Prabowo-Hatta 47,5 persen), dan Lingkaran Survei Indonesia (Jokowi-JK 53,3 persen, Prabowo-Hatta 46,7 persen). Satu lembaga survei lainnya, Populi Center juga mencatat kemenangan Jokowi - Jk 50,95 persen dengan 49,05 persen untuk Prabowo - Hatta.
Sedangkan lembaga yang mengunggulkan Prabowo - Hatta ada empat. Puskaptis memberi perolehan suara 52,05 persen untuk Prabowo - Hatta sedangkan Jokowi - JK 47,95 persen. Kemudian Indonesia Research Center 51,11 persen berbanding, 48,89 persen, Lembaga Survei Nasional 50,56 berbanding 49,94 persen serta Jaringan Suara Indonesia 50,13 berbanding 49,87 persen.
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Yunarto Wijaya menilai, hasil quick count Pemilu Presiden 2014 yang jomplang antara sejumlah lembaga survei dan beberapa lembaga survei lainnya bisa memicu konflik di akar rumput pendukung masing-masing calon presiden-wakil presiden.
Hasil quick count tersebut, menurut dia, bisa saja dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab.
"Karena dalam beberapa pilkada, kita melihat efek dari kebohongan yang dilakukan beberapa lembaga tertentu, terutama dalam melakukan quick count, itu bisa memicu konflik di bawah," kata Yunarto di Jakarta, Sabtu (9/7/2014).
Yunarto mencontohkan kasus lembaga survei Puskaptis yang merilis hasil quick count kontroversial terkait dengan Pilkada Palembang. Puskaptis yang juga berada di bawah naungan Persepi itu dua kali merilis hasil survei yang berbeda secara berturut-turut di daerah yang sama. (tribunenws/mal/com/fer/zul/tribun.sumsel.com/sripoku.com)