Ribka: Tiga Hal yang Harus Dibenahi di Bidang Kesehatan di Indonesia

Laporan wartawan Tribunnews.com, Randa Rinaldi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kandidat Calon Menteri Kesehatan yang diusung oleh kabinet rakyat Ribka Tjibtaning Proletariyati menginginkan adanya perubahan orientasi kesehatan. Ribka menilai ada tiga hal yang harus dibenahi dunia kesehatan di Indonesia.

"Saya menginginkan kembalinya perubahan orientasi kesehatan yang saat ini telah beralih ke komersial, semestinya ke orientasi sosial,"ujarnya di Kramat Raya, Jakarta, Rabu (6/8/2014) siang.

Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini ingin merevolusi dunia kesehatan. Permasalahan undang-undang yang menjadi dasar dunia kesehatan harus dikembalikan kepada fungsi awalnya. Masalah Undang-Undang ini mengalami benturan dalam mengimplementasikan pasal yang mengatur tentang kesehatan terutama pada pasal 28. Ribka mencontohkan permasalahan penangganan pasien, meminta uang di muka, serta penolakan pasien menjadi contoh implementasi bahwa pasal tersebut tidak dijalankan secara semestinya.

Selain itu, Ribka juga menginginkan adanya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kesehatan. Menurut data departemen kesehatan, tenaga dokter spesialis yang berada di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Pulau Jawa hanya sebesar 40%. Bahkan ia menyebutkan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Papua dokter spesialis tidak memenuhi standar hanya 4 orang.

"Dokter di Indonesia hanya sebanyak 90 ribu dari total 200 juta lebih penduduk Indonesia. Artinya di Indonesia hanya 1/340 sehingga kita membutuhkan tenaga dokter yang lebih banyak dari jumlah tersebut,"jelasnya.

Ia menganggap dokter bukan tidak mau untuk memberikan tenaganya ke daerah-daerah namun sistem yang menjadi penghambat dokter turun ke daerah-daerah. Ketiga, permasalahan dunia kesehatan yang ingin ia perbaiki yaitu fasilitas dan anggaran dunia kesehaan. Dokter Ribka menganggap pemerintah belum mempunyai komitmen yang kuat untuk memberikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terutama menyangkut permasalahan RSUD untuk kamar kelas III.

"Pemerintah harus memberikan kesehatan untuk rakyat apalagi prioritas rakyat miskin,"jelasnya.