Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo mengaku akan kesulitan merealisasikan sejumlah program unggulan jika program-program tersebut tidak bisa masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015.
"Yah masih beharap masuk supaya setelah pelantikan bisa langsung tancap gas," ujar Joko Widodo atau sapaan akrabnya Jokowi di Kantor Transisi, Jalan Situbondo 10, Menteng Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2014),
Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, dirinya harus menunggu putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi sebelum bisa terlibat langsung dalam pemembahasan APBN 2015.
"Setelah (sidang) MK, kami baru masuk. Nanti lewat pembahasan (RAPBN)," ujar Jokowi.
Ia merasa yakin selaras tidaknya program kerja yang akan dijalankan pemerintahannya kelak dengan APBN 2015 hanya masalah tata nama atau nomenklatur.
Dan kalau pun program kerja tersebut tidak bisa masuk dalam APBN 2015, maka akan dimasukkan ke dalam Rancangan Perubahan APBN 2015.
Bagi Jokowi, yang terpenting adalah sistem untuk merealisasikan program-program kerja unggulannya.
"Menurut saya, itu masalah nomenklatur saja. Kalau dilakukan, sistemnya bisa langsung jalan. Kami kembali ke sistem lagi. Saya ingin mengedepankan sistemnya dulu, baru anggarannya," kata Jokowi.