Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Ketua Badan Anggaran DPR RI Ahmadi Noor Supit menilai RUU APBN 2015 yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki banyak kelemahan.
"Ini kan membuat nota keuangan dari basis yang kemarin (tahun 2014). Padahal banyak sekali kelemahan di situ. Oleh Karena Itu, nggak bisa itu jadikan patokan kalau ingin memperbaiki ekonomi," kata Ahmadi di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (15/8/2014).
Ahmadi mengatakan perubahan terhadap nota keuangan APBN 2015 tergantung pada pemerintahan baru. Untuk itu, ia berharap pembahasan
APBN 2015 didampingi oleh tim ekonomi pemerintah baru. Politisi Golkar itu mencontohkan soal anggaran subsidi yang dialokasikan pemerintah masih sangat besar, Rp 443 triliun. Kemudian belanja pemerintah pusat juga dinilai begitu besar. Berbeda dengan dana transfer daerah.
"Itu juga belanja pusat jadi besar banget, sementara transfer ke daerah kecil sekali walau sudah sama Undang-undang desa. Jadi tak ada perubahan signifikan," jelasnya.
Sementara, Wakil Ketua Komisi XI DPR Andi Timo Pangerang RUU itu akan langsung dibahas mulai pekan depan.
"Seperti biasa, sekarang kan sudah sampai di kita, nanti Bamus (Badan Musyawarah) akan rapat mengatur jadwal untuk kemudian sampai ke komisi masing-masing. Jadi kita minggu depan sudah bisa memulai pembahasan," katanya
Mengenai adanya perubahan, Andi tidak membantah. Tetapi, secara garis besar mengenai RUU tersebut sudah disampaikan SBY.
"Tadi kan sudah disampaikan presiden. Baik garis besar, pendapatan dan belanja sudah jelas. APBN ini adalah baseline jadi dia akan memberikan ruang bagi presiden terpilih untuk lebih menajamkan," jelasnya.