Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) ternyata tak terus-menerus menggunakan mobil antipeluru Mercedes Benz S-600 yang disediakan Sekretariat Negara. Mantan Wali Kota Solo, Jawa Tengah, itu kembali menggunakan mobil Toyota Innova usai menjadi saksi akad nikah seorang staf Pemprov DKI Jakarta, Minggu (24/8).
Ketika berangkat menuju lokasi acara akad di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta, Jokowi menggunakan Mercedes antipeluru B 1190 RFS sesuai standar VVIP. Namun saat meninggalkan lokasi acara ia memilih menumpang Toyota Innova hitam B 1124 BH yang selama ini dipakai untuk kegiatan operasional sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Dalam iring-iringan mobil yang dikawal Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), mobil Mercedes antipeluru berada di belakang Toyota Innova yang ditumpangi Jokowi. "Ini kan baru mencoba seperti apa pakai Mercy (Mercedes), pakai Kijang (Toyota Innova). Kalau dipakai berhenti di pasar seperti apa," kata Jokowi.
Jokowi keluar dari rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, Jalan Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta, sekitar pukul 09.15 WIB, didampingi sang istri, Ny Iriana. Mengenakan jas hitam dan dasi warna merah, Jokowi memilih duduk di sisi kiri mobil Mercedes, menuju Masjid Sunda Kelapa yang hanya berjarak sekitar 300 meter dari rumah dinas.
Tiba di lokasi akad nikah pasangan Diponegoro Santoso (relawan Jokowi-JK) dan Putri Rizki Arlita (staf Pemprov DKI Jakarta), Jokowi langsung duduk di kursi saksi mempelai pria. Ijab kabul didahului pembacaan Alquran dan tausiah petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menteng.
Minggu sore, Jokowi beraktivitas kembali. Ia keluar dari rumah dinasnya di Taman Suropati Menteng, Jakarta Pusat, menggunakan sedan Mercedes Benz S600. Jokowi yang duduk di kursi belakang sebelah kiri membuka kaca mobilnya untuk menyapa sejumlah warga. Pantauan Tribunnews.com, Jokowi keluar rumah sekitar pukul 17.00 WIB untuk mengunjungi Rumah Transisi, rapat tertutup dengan tim transisi. Kesempatan tersebut pun digunakan warga untuk mengambil foto dan menyapa Jokowi.
Dengan menggunakan kamera HP warga memotret gambar Jokowi yang mengenakan kemeja putih tersebut. Selama perjalanan, mobil Mercy yang ditumpangi Jokowi dikawal pasukan pengamanan presiden (Paspampres) iring-iringan mobil yang mengiringi dari belakang. (Baca: Naik Mercy, Jokowi Buka Pintu Kaca Mobil, Warga Rebutan Menyapa)
Ada juga Paspampres menggunakan motor. Iring-iringan rombongan Jokowi bertambah banyak dengan ditambah iring-iringan mobil yang digunakan para wartawan.
Jokowi pertama kali menjajal sedan Mercedes Benz berwarna hitam bernomor polisi B 1190 RFS itu saat menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) II di Hotel Whiiz di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (23/8/2014). (Baca: Jokowi Jajal Mobil Sedan Mercedes Benz)
Pagi itu, Jokowi ini keluar dari rumah dinas kegubernuran di Jalan Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat pada pukul 10.00 WIB. Jika biasanya ia menumpang Toyota Kijang Innova berwarna hitam dengan nomor polisi B 1124 BH, Jokowi ia menaiki Mercy antipeluru yang disediakan Sekretariat Negara dan Paspampres.
Soal pakaian yang dikenakan pada hari itu Jokowi mengatakan sekadar untuk variasi. Ia mengatakan dalam berbusana tetap mempertahankan ciri khasnya yaitu baju putih. "Ada (ciri khasnya), ya putih itu," katanya.
Saat ditanya apakah Jokowi akan menggunakan setelan safari, Jokowi tetap memilih kemeja putih. "Nggak, ya putih itu. Baru dirancang oleh designer," kata Jokowi.
Menurutnya, sang designer kemeja adalah dirinya sendiri dan seorang tukang jahit. Lebih lanjut saat ditanya jika menghadiri acara internasiona,l Jokowi mengaku masih bingung akan mengenakan pakaian apa. (Baca: Jokowi Mendadak Jadi Desainer Baju Pribadi)
"Ya belum tahu, belum menentukan. Bisa saja batik. Bisa saja ini (jas). Tapi yang jelas karakter Indonesia-nya harus hadir. Identitas Indonesia harus ada," kata Jokowi.
Kalkulasi BBM
Ditanya mengenai subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang membebani keuangan negara, Jokowi mengaku masih menghitung rencana penghapusan subsidi. Menurutnya subsidi BBM yang harus ditanggung pemerintah sebesar Rp 300 triliun per tahun, justru dinikmati masyarakat menengah ke atas.
"Semunya dalam tahap kalkulasi. Tapi yang jelas memang ruang fiskal yang ada tak memungkinkan kita membangun secara cepat. Jadi kita harus tahu subsidi BBM itu dinikmati 70 persen yang memakai mobil," kata Jokowi.
Ditegaskan, subsidi BBM tersebut bakal dialihkan ke sektor-sektor yang lebih produktif seperti subsidi untuk petani, nelayan dan UKM. Selain itu, Jokowi menambahkan pemerintah mendatang bakal mengalihkan penggunaan BBM ke bahan bakar gas dan batubara, terutama untuk pembangkit listrik milik PLN.
"Oleh karena itu harus segera menyegarkan infrastruktur pipa untuk gas, karena itu industri sangat murah, daya saing negara dan daya saing produk-produk yang kita punya bisa berkompetisi di pasar dunia. Semuanya tengah dihitung," kata Jokowi.
Pakar ekonomi dari Universitas Atmajaya Jakarta, A Prasetyantoko, Jokowi-Jusuf Kalla mewarisi beban yang sangat berat dari pemerintahan SBY-Boediono, sehingga kemungkinan harus menaikkan harga BBM bersubsidi.
Menurut Prasetyantoko, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 yang dibacakan SBY pada 15 Agustus lalu sebenarnya menyisakan persoalan serius. Nota keuangan tersebut berpotensi melampaui minimal defisit fiskal 3 persen sebagaimana diamanatkan konstitusi.
"Maka dari itu, APBN 2015 akan mewarisi beban yang berat bagi Jokowi-JK," kata Prasetyantoko di Jakarta, Sabtu . Menurutnya, volume konsumsi BBM terus meningkat, sedang undang-undang membatasi komsumsi BBM tidak boleh melampaui 46 juta kiloliter.
Menurut prediksi, pada Oktober atau November 2014, konsumsi BBM akan melampaui batas maksimal 46 juta kiloliter. Artinya, saat saat Jokowi-Jusuf Kalla dilantik, 20 Oktober 2014, akan langsung menghadapi kendala terkait keuangan negara.
"Dalam kondisi seperti itu, tidak ada pilihan lain bagi Jokowi-JK kecuali menaikkan harga BBM. Publik harus tahu, jika Jokowi-JK mengambil langkah menaikkan BBM semata-mata karena menanggung beban berat yang diwariskan pemerintahan SBY," ujarnya.
Subsidi energi yang disusun pemerintahan SBY-Boediono di RAPBN 2015 sebesar kurang lebih 18 persen dari total pengeluaran. Itu masih ditambah 7,6 persen untuk membayar bunga utang.
Dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2015, subsidi BBM diproyeksikan mencapai Rp 291 triliun, naik dari pagu APBN-P 2014 sebesar Rp247 triliun. Besarnya subsidi BBM itu yang dianggap mempersempit ruang fiskal pemerintah. Artinya, pemerintah akan kekurangan dana untuk program-program pembangunan seperti untuk Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, pembangunan infrastruktur, hingga pembangunan tol laut. (tribunnews.com/wahyu aji)