'Tidak Fair SBY Didorong Naikkan BBM di Akhir Pemerintahan'

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengapresiasi pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Joko Widodo di Bali. Menurut Priyo, pertemuan itu penting untuk membicarakan RAPBN 2015.

Ia mendengar pertemuan tersebut juga untuk membahas persoalan bahan bakar minyak (BBM). Priyo meminta SBY tidak didesak menaikkan harga BBM.

"Jangan SBY didesak-desak untuk mengurangi subsidi yang berimplikasi kenaikan BBM," kata Priyo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/8/2014).

Pasalnya, kata Priyo, SBY telah memberikan sinyal di akhir kepemimpinannya. Dimana SBY
memerintahkan kabinet untuk tidak mengambil kebijakan strategis.

"Kalau SBY didorong-dorong di akhir pemerintahan beliau, ini tidak fair. Karena beliau sudah menyampaikan tidak akan mengambil kebijakan strategis di akhir pemerintahan beliau," tuturnya.

Politisi Golkar itu menuturkan lebih baik pemerintahan mendatang yang menaikkan BBM. Ia juga menyebut setiap presiden pernah menaikkan BBM.

"Jangan diistimewakan Jokowi tidak boleh menaikkan BBM. Kalau presiden baru menaikan BBM dalam rangka menyelamatkan ekonomi, dan itu sah-sah saja.

Politisi Golkar itu juga mengaku aneh dengan terjadinya antrean BBM di sejumlah daerah. Ia menilai konsumsi masyarakat dengan subsidi tahun lalu ditambah kuota cadangan sudah mencukupi. Sehingga tidak perlu ada antrean.

"Karena Pertamina sebagai agen negara mendistrisbusikan mempunyai cadangan cukup. Pertamina tidak rugi karena kekurangan dalam bentuk subsidi itu dibayar negara. Tidak masuk akal ini, apakah ada faktor kesengajaan, ini perlu pemeriksaan," imbuhnya.

Priyo mengatakan DPR harus memanggil Pertamina dan Menteri terkait permasalan tersebut.

"Harus segera dicari solusinya, sangat memalukan di masa peralihan kekuasaan terjadi antrian BBM," ujarnya.