Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat mengatakan, partainya mendukung calon kepala daerah tak harus dari partai politik. Pihaknya menyarankan kepala daerah bisa berasal dari akademisi ataupun tokoh.
"Kalau kepala daerah nanti tidak perlu harus anggota partai. Bisa juga dari guru besar, tokoh masyarakat terkemuka, dan tidak perlu mutlak punya uang," kata Martin ketika dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Jumat (5/9/2014).
Anggota Komisi III DPR itu menuturkan, calon kepala daerah non partai juga memiliki integritas yang mumpuni menjadi pemimpin sebuah daerah. Menurutnya, pihaknya pun akan menyarankan kepada KPK membuat rambu-rambu agar orang berintegritas non partai berpartisipasi dalam Pilkada.
"Kita akan mendukung calon yang berintegritas dan kita akan membuat rambu-rambunya. Harus diterangkan agar KPK ikut memberi pendapat calon-calon kepala daerah yang akan maju," tuturnya.
Sehingga Partai Gerindra menghendari pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tingkat kabupaten atau kota diserahkan melalui DPRD, apalagi sesuai dengan semangat antikorupsi. .
"Jadi pemilukada langsung harus diakui rawan korupsi. Kalau lewat DPRD itu relatif lebih mudah diawasi dan dikontrol KPK. Ini sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi," sambung Martin.