Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru
TRIBUNNEWS.COM, NUNUKAN - Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Nelayan dan Tani Indonesia (GANTI) Kalimantan Utara mengusulkan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan Faridil Murad sebagai salah satu menteri di Kabinet Jokowi-JK mendatang.
Ketua GANTI Kalimantan Utara Nazaruddin Semat mengatakan, keinginan memajukan nama Faridil sudah disampaikan melalui surat kepada Rokhmin Dahuri, selaku Ketua DPP GANTI di Jakarta. Rokhmin juga dikenal sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
"Kami ini relawan yang memenangkan Pak Jokowi di Kalimantan Utara. Kami juga mempunyai hak untuk mengusulkan menteri," ujar Nazaruddin kepada wartawan, Senin (8/9/2014).
Latar belakang pendidikan Faridil yang pernah menempuh pendidikan teknik sipil, ekonomi dan magister teknik sipil, salah satu pertimbangan GANTI Kalimantan Utara mengusulkannya sebagai menteri dalam kabinet mendatang.
Pengalaman Faridil, sambung Nazaruddin, tak perlu diragukan. Selama 15 tahun ia bekerja di Kantor Wilayah Pekerjaan Umum Kalimantan Timur. Pernah menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan selama enam tahun, Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Nunukan selama dua tahun, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan selama tiga tahun dan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan dua tahun hingga kini.
Faridil tercatat sebagai Ketua Putra Suku Asli Kalimantan (Pusaka) yang seringkali berperan sebagai mediator perdamaian sejumlah kerusuhan antarsuku seperti di Kota Tarakan, Tanjung Selor dan Berau. "Kita berharap beliau bisa dipertimbangkan menjadi menteri," tandasnya.