Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Randa Rinaldi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketakutan beberapa fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung akan menimbulkan konflik horizontal dianggap berlebihan atau bahasa gaulnya lebay.
Bupati Kutai Timur, provinsi Kalimantan Timur, Isran Noor, menganggap ketakutan itu dianggap berlebihan karena tidak terbukti hingga sekarang.
Bahkan, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ini menilai Pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dianggap akan memicu konflik.
"Tidak ada sampai saat ini yang menemukan bukti akan memunculkan konflik. Kalau sistemnya baik dan semua yakin pemilihan langsung dianggap tepat. Jadi kesimpulan yang menimbulkan konflik itu lebay,"ujar Isran di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (11/9/2014).
Bupati dua periode itu mengusulkan sistim pemilihan secara serentak bisa dijadikan opsi untuk menghindari ketakutan tersebut. Baik dilakukan dengan cara melakukan pemilihan di satu provinsi, regional, maupun serentak digelar di seluruh Indonesia.
"Pemilihan serentak ini telah terbukti di Sumatera Barat dan tidak ada menimbulkan konflik,"kata Isran.
Pandangan mengenai sistim pemilihan langsung juga diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Vicky Lumentut.
Wali Kota Manado, Sulawesi Utara ini menganggap sistim pemilihan langsung bisa menghindari konflik jika peraturan dipertegas bukan dengan mengembalikan pemilihan ke DPRD.
"Salurkan aspirasi politik rakyat secara elegan dan kita akan kembali sampaikan kepada presiden, Menteri Dalam Negeri dan DPR,"jelas Vicky.