Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi akan mencoba berkomunikasi dengan pimpinan partai politik. Hal itu menyikapi perbedaan pandangan dalam pemilihan kepala daerah melalui mekanisme DPRD atau langsung dipilih rakyat.
Gamawan mengatakan pemerintah akan terus berdiskusi mengenai permasalahan itu. "Masih panjang kok, sampai tanggal 25 (September). Ini masih dalam tataran DPR. Nanti kita komunikasi lagi antar partai politik," kata Gamawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/9/2014) malam.
Selain partai politik, Gamawan menyatakan pihaknya juga berkomunikasi dengan organisasi kepala daerah. Organisasi itu antara lain Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).
"Saya sudah komunikasi dengan Ketua Apkasi," katanya.
Ia mengatakan masukan dari seluruh pihak akan menjadi pertimbangan pemerintah dalam melihat persoalan RUU Pilkada.
Diketahui RUU Pilkada menjadi pro kontra di masyarakat. Pasalnya ada dua pandangan dalam proses pilkada. Koalisi merah putih menginginkan Pilkada dikembalikan ke DPRD. Sementara partai pendukung Jokowi-JK meminta Pilkada langsung.