Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jika presiden terpilih Joko Widodo menunjuk pimpinan partai politik untuk dijadikan menteri di kabinetnya, pimpinan parpol itu harus rela melepas jabatan struktural partai yang dipimpinnya.
Hal ini sesuai dengan janji Jokowi yang tidak ingin melakukan politik transaksional untuk jabatan di kabinetnya. Demikian ditegaskan oleh pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro.
"Ini kekhasan periode Jokowi-JK, koalisinya tidak transaksional, tidak bersyarat," ujar Siti Zuhro, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/9/2014).
Siti mengatakan, revolusi mental yang ingin dibangun oleh Jokowi, harus dimulai dengan tidak memberikan peluang bagi para pimpinan parpol untuk merangkap jabatan.
Mereka, kata dia, harus menentukan pilihan, apakah ingin tetap berada di struktural partai, atau melepas atribut partai dan bekerja sepenuh hati untuk kepentingan rakyat Indonesia sebagai menteri.
Siti menambahkan, Jokowi-JK harus mencari menteri dari parpol yang benar-benar memenuhi kriteria untuk dijadikan menteri.
Menurut Siti, ada beberapa kriteria yang harus dimiliki seorang menteri. Diantaranya, dia harus memiliki integritas, kredibilitas, profesionalitas, kompetensi dan kapasitas.
Tanpa kelima hal tersebut, kata Siti, seseorang tidak akan bisa menjalankan tugas sebagai menteri dengan baik. "Itu kriteria yang harus dimiliki," ucap Siti.
Sebelumnya, Deputi Tim Transisi Eko Putro Sandjojo mengatakan, jumlah profesional berlatar belakang partai politik yang akan mengisi kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla merupakan usulan pribadi Jokowi.
Pada pengumuman postur dan jumlah kementerian di kabinet Jokowi-JK, Senin (15/9/2014) petang, Jokowi menyebutkan, ada 34 kementerian di kabinetnya yang akan diisi oleh 18 orang profesional non-partai serta 16 orang profesional berlatar belakang partai politik.
"Saya tidak tahu (alasannya apa), itu hitung-hitungannya Pak Jokowi," kata Eko seusai pertemuan dengan Jokowi-JK, di Kantor Transisi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2014) malam.
Meski diusulkan Jokowi, kata Eko, Jusuf Kalla dan Tim Transisi sudah menyetujuinya. "Usulan pribadi, tapi sudah dikonsultasikan dengan tim," tambahnya.