News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Jokowi Jadi Presiden, Politisi Golkar Usul Nama Kabinet Mobil Kijang Anti Peluru

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Ade Mayasanto
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

MOBIL INOVA B 1533 SHT - Mobil Kijang Inova dengan Nopol B 1533 SHT warna putih yang didalamnya ditumpangi Capres no 2 Jokowi, merapat dan disambut oleh simpatisan dan Satgas Anti Pilpres Curang, Sabtu (5/6/2014) di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Kedatangan Jokowi dalam acara Konser Salam 2 Jari dihadiri puluhan ribu simpatisan dan pendukungnya. (Tribunnews.com/Fx Ismanto)

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari melihat bangsa Indonesia senang menggunakan simbol-simbol. Hal itu terlihat dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Kabinet sederhana bukan mobilnya Mercy. Saya membayangkan mewujudkan alasan rakyat bisa disebut Kabinet Mobil Kijang Anti Peluru. Kalau Esemka nanti bahaya," kata Hajriyanto dalam acara 'Press Gathering MPR' di Batam, Kepulauan Riau, Minggu (21/9/2014).

Hajriyanto mengatakan masyarakat di pedesaan menginginkan kabinet yang hemat dan irit. "Presidennya yang enggak suka berpidato tapi presiden yang bekerja," imbuhnya.

"Pak jokowi dipilih bukan pandai pidato dan berdebat tapi bekerja. Kabinetnya eksekutorial, bukan kabinet yang oral. Bukan kabinet yang legislatif, kabinet yang banyak bicara. Tempat pidato di parlemen," tambah Hajriyanto.

Menurut Hajriyanto, pemerintahan Jokowi tidak mudah. Pasalnya, Jokowi harus mewujudkan keinginan masyarakat yang memilihnya. Rakyat, kata Hajriyanto, memilih Jokowi yang tidak boros tetapi senang bekerja.

"Yang memilih Jokowi karena berpakaian rapih. Dia dipilih karena simpel dengan baju lengan panjang yang tidak dimasukkan, yang ditunggu adalah eksekutorial. Bukan pemerintahan yang pidato, tetapi bekerja. Ini tidak mudah," ujarnya.

Selain itu, kata Hajriyanto, tantangan Jokowi lainnya adalah mewujudkan pemerintahan yang anti korupsi. "Bukan tidak korupsi tapi anti korupsi, bukan pemerintah bersih tapi membersihkan. Jokowi tidak boleh mengangkat seorang menteri publik diindikasi korupsi," kata Politisi Golkar itu.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini