Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, BATAM – Ketua DPP Golkar Hajriyanto Y Thohari memiliki pandangan mengenai pemilihan kepala daerah. Ia melihat Pilkada langsung lebih demokratis.
"Lebih sesuai tuntutan penegakan rakyat, lebih reformis," kata Hajriyanto disela-sela 'Press Gathering MPR' di Batam, Kepulauan Riau, Minggu (21/9/2014).
Namun, Hajriyanto mengakui banyaknya ekses negatif terkait dengan Pilkada langsung. Contohnya lahirnya politik uang serta raja-raja kecil di daerah. Hal itu menyebabkan situasi hirarki yang tidak begitu jelas. Pasalnya kepala daerah mendapatkan legitimasi politik yang kuat karena dipilih langsung oleh rakyat.
"Ada kecendurngan bupati tidak merasa bawahan gubernur dan gubernur tidak merasa bawahan presiden," imbuh Wakil Ketua MPR itu.
Tetapi, Hajriyanto melihat ekses negatif tersebut masih dapat diminimalisir dengan penyempurnaan pasal-pasal. "Tuntutannya lebih tinggi pilkada langsung, lebih demokratis menegakkan rakyat dan reformis. Jadi pilkada langsung itu cita-cita reformasi tetapi harus dibarengi menimilisasi ekses negatif," katanya.