News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

RUU Pilkada

Pengamat: Waspada Pembelot di Voting RUU Pilkada

Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Sanusi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Para pengguna jalan saat melintas di depan mural politik yang bertuliskan Waki Rakyat = Pilihan Rakyat Bukan Pejabat # Reacting Tolak RUU Pilkada di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, Rabu (24/9/2014). (Tribunnews/Jeprima)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Senior Indonesian Public institute (IPI), Karyono Wibowo, menilai meskipun Partai Demokrat secara resmi menegaskan mendukung Pilkada langsung, tetapi bukan jaminan kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) akan memenangi pertarungan di Rancangan Undang Undang Pilkada.

Pasalnya, jika lima partai yang terdiri dari Golkar, Gerindra, PKS, PPP dan PAN yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) masih solid, maka selisihnya hanya 14 suara. Jumlah kursi KMP sebesar sebesar 278. Sedangkan jumlah kursi KIH ditambah Demokrat sebesar 282.

"Jadi selisihya cukup tipis. Dengan peta kekuatan seperti itu, berarti KIH belum masuk pada zona aman untuk memenangkan opsi pilkada langsung. Dengan selisih tipis seperti itu sangat rawan adanya gerakan pembelotan," kata Karyono ketika dikonfirmasi, Rabu (24/9/2014).

Karyono menuturkan, meskipun potensi pembelotan bisa terjadi di masing-masing kubu, baik di KIH maupun KMP. Menurutnya anggota DPR yang berpotensi membelot adalah terutama dari anggota DPR yg tidak terpilih lagi pada pemilu 2014 lalu. Dan mereka yang saat ini tidak memiliki jabatan strategis di struktur partai.

"Selain itu yang perlu diwaspadai adalah kemungkinan adanya serangan fajar untuk melakukan transaksi jual beli suara. Sebab, boleh jadi ada sebagian anggota DPR yang akan melakukan aksi profit taking (ambil keuntungan) di akhir masa jabatannya," tuturnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!

Berita Populer

Berita Terkini