Gubernur Sulbar Dukung Pilkada Langsung

TRIBUNNEWS.COM, MAMUJU - Gubernur Sulawesi Baat, Anwar Adnan Saleh, menganggap pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung oleh rakyat seperti yang sudah dilakukan sejak 2005 lalu adalah sesuatu yang ideal. Karena itu, menurutnya, RUU Pilkada oleh DPRD harus ditolak.

Kepada wartawan saat ditemui di Rumah Dinasnya, Mamuju, Sulawesi Barat, Adnan mengaku sudah merasakan sendiri efek dari pilkada langsung, karena ia sendiri merupakan produk dari pemilihan langsung oleh rakyat.

"Saya itu sering diecegat oleh warga saya, karena mereka merasa saya ini gubernur yang mereka pilih. Setiap dicegat mereka selalu sampaikan keluhan-keluhan mereka," katanya.

Ia berandai bila sang Gubernur yang dipilih oleh DPRD dan bukan oleh rakyat, maka belum tentu rakyat akan merasa memiliki sang Gubernur. Sebaliknya sang Gubernur juga belum tentu memiliki rasa tanggung jawab terhadap rakyatnya.

Ia mengakui di sejumlah tempat pilkada langsung kerap diwarnai oleh politik uang, yakni membeli suara rakyat dengan uang. Hal itu menurutnya harus diperbaiki kedepannya agar pemilihan langsung bisa berjalan efektif.

"Sekarang pemilihan langsung sudah bagus, tinggal bagaimana kita memperbaiki agar tidak ada money politik (politik uang--red)," terangnya.

RUU Pilkada rencanannya diputuskan Kamis (24/9/2014). Pendukung RUU tersebut adalah partai-partai yang tergabung di Koalisi Merah Putih (KMP), termasuk salah satu di antaranya adalah Partai Golkar. Sedangkan partai yang menolak adalah partai-partai pendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Anwar mengaku cuek jika sikap nya itu bertentangan dengan sikap partai yang selama ini menaunginya. Ia mengatakan sejak pemilihan presiden (pilpres) 2014 lalu, ia sudah menentang partai berlambang pohon beringin itu dengan mendukung pasangan Jokowi-JK. Padahal, partai mengkehendaki seluruh jajaran Partai Golkar mendukung Prabowo Subianto - Hatta Rajasa.

Alhasil Anwar pun dicopot dari jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Golkar, Sulawesi Barat. Ia pun sempat menerima informasi yang menyebutkan DPP PDIP tengah memecat Anwar.

"Saya selaku kepala daerah, menurut saya yang terbaik itu dipilih rakyat, karena rakyat bisa mengklaim Bupati atau Wali Kota," ujar Anwar.