Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Achmad Rafiq
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Puluhan Bupati dan Walikota dari berbagai daerah ikut berunjuk rasa bersama ratusan elemen masyarakat di depan pagar Gedung DPR, Kamis, (25/9/2014).
Mereka bersama-sama mendesak agar Undang-undang Pilkada tidak disahkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Ketua Umum Bupati diseluruh Indonesia, Isran Noor meminta DPR agar kedaulatan rakyat tidak diambil dengan adanya UU Pilkada.
"Aspirasi rakyat harus diperjuangkan. Jangan sampai hak rakyat dirampok oleh orang-orang yang memiliki kepentingan," ucap Isran saat ditemui usai berorasi di depan gedung DPR.
Bupati Kutai Timur ini meminta agar semua anggota dewan memihak kepada rakyat dan tidak mengabaikan hak rakyat dalam memilih pemimpin di daerahnya.
Usai berorasi, Isran bersama puluhan Bupati Nias, Bupati Karawang, Walikota Bandar Lampung, dan lainnya, langsung menuju ke dalam Gedung DPR untuk mengawal sidang Paripurna dengan agenda pembahasan UU Pilkada.