Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, Akbar Faisal angkat bicara mengenai pemilihan kepala daerah yang diserahkan kepada DPRD atau Pilkada tidak langsung. Menurutnya pengesahan undang-undang tersebut membuka peluang terjadinya korupsi lebih besar lagi.
"Akhirnya DPR memilih untuk kembali ke DPRD pemilihan untuk bupati maupun gubernur. Jadi peluang untuk terjadinya korupsi itu menjadi lebih besar, sayang sekali," kata Akbar di KPK, Jakarta, Jumat (26/9/2014).
Akbar mendatangi KPK bersama dengan anggota Tim Transisi yang lain seperti Anies Baswedan, Andi Widjajanto, Akbar Faisal, Rini Soemarno, dan Teten Masduki.
Menurut Akbar, Tim Transisi ingin melibatkan KPK dalam pemerintahan Jokowi-JK. Sehingga pemerintahan ke depan tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang terjadi di pemerintahan sebelumnya.
"Ini merupakan upaya kami untuk membuat pemerintahan ke depan itu tidak terjebak kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lalu. Jadi hari ini kami datang untuk koordinasi dengan KPK," imbuhnya. (Edwin Firdaus)