Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terpilih periode 2014-2019 menandatangani komitmen untuk Nusantara Setara yang di dalamnya berisi delapan deklarasi untuk mengikis kesenjagan di Nusantara.
"Seluruh anggota DPD memiliki kewajiban dan tugas untuk mengikis kesenjangan di Nusantara. Hal ini harus dilakukan mengingat masih tingginya disparitas dari berbagai sisi di Indonesia.
Menciptakan negara ini menjadi lebih baik dari sebelumnya, menyerahkan estafet yang baik ke generasi berikutnya," kata Nono Sampono selaku Anggota DPD RI Terpilih Periode 2014-2019 di Ballroom Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin (29/9/2014).
Nono sebagai penggagas komitmen tersebut mengajak semua pihak untuk mempertahankan keutuhan bangsa dan bertekad menjaga Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika.
“Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bersatu sudah kita capai. Tapi negara yang adil, makmur, sejahtera, maju dan setara hingga kuat masih harus diperjuangkan,” tegasnya.
Deklarasi dibacakan oleh anggota DPD terpilih asal Maluku yang siap maju menjadi Ketua DPD RI Periode 2014-2019, Nono Sampono. Adapun kedelapan deklarasi yang menjadi Komitmen Untuk Nusantara Setara adalah sebagai berikut.
Pertama, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia mutlak dipertahankan sepanjang hayat. Pancasila adalah dasar dan ideologi negara. Rakyat adalah pemilik kedaulatan yang sesungguhnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Kedua, Senator Indonesia akan terus menjaga kewibawaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga tinggi negara, dan akan terus menguatkan peran, fungsi dan kewenangan DPD dengan amandemen ke-5 UUD 1945, sehingga DPD dapat menjadi kekuatan penyeimbang yang kritis dan konstruktif terhadap pemerintah dan mitra setara DPR RI.
Ketiga, Senator Indonesia memerjuangkan anggaran pembangunan yang lebih adil dan proporsional dengan memertimbangkan karakter kewilayahan Indonesia yang beragam dan unik sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.
Keempat, Senator Indonesia akan memerjuangkan rancangan undang-undang yang berbasis karakter wilayah; Undang-Undang Kelautan; Undang-Undang Provinsi Kepulauan; Undang-Undang Pembangunan Daerah Perbatasan; serta Undang-Undang Pertanahan yang lebih adil bagi daerah dan rakyat di daerah.
Kelima, Senator Indonesia bertekad menyempurnakan tata aturan pemerintahan daerah, dengan melakukan pengkajian dan membuat rancangan revisi Undang-Undang tentang Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah, dan Pemilihan Kepala Daerah. Perimbangan dan Pembagian Keuangan antara Pusat dan Daerah, untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan dan kemajuan daerah.
Keenam, Senator Indonesia akan terus menjalankan tanggung jawab pendidikan kewarganegaraan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Menjalin komunikasi dengan pemerintah dan masyarakat daerah secara intensif demi mengarusutamakan isu-isu daerah di tingkat nasional.
Ketujuh, Senator Indonesia bertekad menjaga persatuan dan kebersamaan. Mengutamakan kepentingan rakyat dan daerah di atas kepentingan sendiri.
Kedelapan, Siap bekerja keras mewujudkan kesejahteraan rakyat, kemajuan daerah, dan negara Indonesia yang kuat. Terakhir adalah Senator Indonesia bersikap terbuka, mendorong partisipasi publik secara sungguh-sungguh demi mewujudkan Nusantara yang Setara.