News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pemilu 2014

Citra DPR Diyakini akan Kian Terpuruk

Editor: Gusti Sawabi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

HADIRI PELANTIKAN - Prisiden terpilih Jokowi dan Wakilnya Jusuf Kalla bersama mantan presiden, wakil presiden dan pejabat negara menghadiri pelantikan MPR-DPR-DPD periode 2014-2019 di Gedung Nusantara, Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/10). Pelantikan serta pengucapan sumpah jabatan diikuti oleh 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD masa bakti 2014-2019, dengan total anggaran sekitar Rp.16 miliar. Warta Kota/henry lopulalan

Tribunnews.com, Jakarta  - Citra Dewan Perwakilan Rakyat diyakini akan semakin terpuruk. Pasalnya, anggota DPR periode 2014-2019 dianggap tak akan mampu mengembalikan kepercayaan publik yang telanjur menyusut.

"Wajah parlemen sudah bopeng. Nah, wajah baru parlemen sekarang akan memperparah kebopengan itu," kata pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, saat dihubungi, Kamis (2/10/2014).

Arie menjelaskan, tantangan utama DPR periode 2014-2019 ini adalah bagaimana bekerja keras mengembalikan kepercayaan publik. Namun, semua itu dinodai oleh proses pemilihan pimpinan DPR yang ricuh dan kental dengan kepentingan kelompok tertentu.  

Praktik transaksional yang dimaksud Arie adalah paket pimpinan DPR yang disikat habis oleh Koalisi Merah Putih (KMP). Dari lima kursi pimpinan, hanya satu kursi yang diduduki oleh politisi di luar KMP, yakni Agus Hermanto dari Fraksi Partai Demokrat.

Jajaran pimpinan DPR, yakni Ketua DPR Setya Novanto (F-Golkar), Wakil Ketua Fahri Hamzah (F-PKS), Taufik Kurniawan (F-PAN), Fadli Zon (F-Gerindra), dan Agus.

"Kalau awalnya sudah begitu, pemilihan pimpinan parlemen transaksional, publik pasti menilai wajah DPR tidak berubah," ujarnya.

Arie mengaku khawatir keputusan-keputusan yang diambil DPR periode ini akan dikeluarkan berdasarkan faktor untung dan rugi kelompok tertentu. Jika sudah begini, Arie memprediksi apatisme publik pada DPR akan semakin mengkristal.

"Terlalu naif kalau mereka mengatakan negarawan dan kepentingan bangsa, sementara kepentingan kelompoknya masih dominan dan mudah diketahui," pungkasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini