Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai pemekaran komisi di DPR baru sebatas wacana. Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan hal tersebut masih menjadi kajian terkait alat kelengkapan dewan.
PKS, kata Hidayat menilai pembahasan pemekaran komisi menunggu postur kabinet yang akan dibentuk pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Iya lebih bagus, Pak Jokowi akan kementerian baru ada penggabungan untuk komisi agar efektif menyesuaikan itu semua," kata Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (8/10/2014).
Wakil Ketua MPR itu mengakui adanya UU MD3 baru menghadirkan perubahan. Namun, Hidayat lebih memandang adanya efisiensi komisi dari yang ada saat ini.
"Pengembangan komisi belum ada, dibahas dahulu ditingkat pimpinan dan bamus. Baru jadi wacana. Mitra kerja di komisi banyak. Dikhawatirkan tidak efektif peran pengawasan tidak efektif," ujarnya.