Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Majelis Pakar Partai Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani mengungkit investasi politik partainya kepada Prabowo Subianto. Dia juga membeberkan peran PPP dalam mendukung Koalisi Merah Putih (KMP), parpol-parpol pendukung Prabowo - Hatta pada Pilpres 2014 di DPR.
Yani menuturkan sebelum ada partai politik lain mengusung Prabowo Subianto untuk maju menjadi calon Presiden 2014, PPP sudah terlebih dahulu menjagokan mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan (Kopssus) itu.
Dukungan PPP diberikan langsung kepada Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto saat masih untuk Pemilu legislatif di Gelora Bung Karno Jakarta, 23 Maret 2014. Saat itu Prabowo belum ditetapkan sebagai capres.
Setelah itu, PPP mendukung pencalonan Prabowo yang berpasangan dengan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa untuk mengikuti Pilpres 2014. Usai Pemilu dan Pilpres, PPP pun bersatu dengan KMP mengegolkan sejumlah target besama, seperti mengesahkan Undang-undang MPR, DPD, DPR dan DPRD (MD3), tata tertib persidangan DPR dan MPR, pengesahan RUU Pilkada, dan pengisian jabatan di DPR/MPR.
Atas fakta-fakta itu, Yani tidak dapat menerima bila KMP menegasikan investasi yang dilakukan PPP. "Investasi yang begitu banyak, tapi dianggap tidak ada arti dan makna ya silakan saja menilai seperti itu," Kata Yani di gedung parlemen di kawasan Senayan Jakarta, Rabu (8/10/2014).
"Kalau kawan-kawan KMP menggangap bahwa KMP ini mempunyai kesalahan yang cukup besar gara-gara ini silakan dinilai seperti itu. Tapi perlu dicatat bahwa investasi PPP terhadap KMP ini jauh lebih besar juga," kata Yani, anggota DPR RI yang terpilih dari daerah pemilihan Sumatera Selatan I.
Rakyat yang akan membuktikan fakta dan sejarah apabila kubu KMP mempersoalkan keseriusan sikap PPP mendukung Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dalam paket calon pimpinan MPR RI, Selasa (7/10).
"Kalau kawan-kawan KMP manggagap bahwa sikap yang kemarin pelanggaran sangat serius, ya biarlah fakta dan sejarah rakyat yang membuktikan," ujarnya.
Yani mempertanyakan perihal PPP yang tidak mendapat jatah satu pun jabatan di parlemen. "Menurut saya dari 9 slot yang tersedia di DPR maupun MPR masa PPP satu pun enggak dapat, iya kan."
Atas hal itu dia pun meminjam kutipan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum bahwa dalam hari raya korban janganlah saling mengorbankan.
Kalaupun sikap PPP tiba-tiba berpaling dari KMP yang mengusung paket pimpinan MPR yang diketuai Zulkifli Hasan, lalu mengalihkan dukungan ke kubu KIH yang mengusung paket Oesman Sapta, hal itu lantaran terdapat perbedaan pandangan dan langkah dengan KMP terkait mengisi jabatan di MPR.
"Kemarin itu, kami minta izin untuk berbeda pandangan, berbeda langkah hanya mengisi jabatan-jabatan di MPR. Kemarin itu bukan dalam konteks pendukungan Jokowi tetapi mengisi jabatan di MPR," imbuhnya.
Saat ditanyakan apakah PPP akan berbalik bergabung dalam pemerintahan Jokow-JK, Yani mengatakan akan melihat respons yang dilakukan KMP terlebih dahulu. "Kita lihat saja perkembangan. Politik itu sangat dinamis, politik itu sangat cair, tergantung respons yang dilakukan oleh kawan-kawan KMP," tuturnya.
Saat ditanyakan apabila nanti PPP didepak oleh KMP, ia pun menjawab bahwa partainya akan pasif. Ia mengakui masih ingin tetap bersama-sama dengan KMP. Hal pasti, hingga saat ini, PPP masih bergabung di Koalisi Merah Putih.
Sementara Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menanggapi dingin sikap PPP yang merapat ke KIH ketika pemilihan pimpinan MPR. Menurut Hidayat, semuanya dikembalikan lagi kepada internal PPP apakah ingin tetap di KMP atau di dengan KIH.
"Kembali kepada PPP maunya bagaimana, dengan kemarin tidak bersama dengan Koalisi Merah Putih. Tidak bersama dengan KMP apa sudah keluar dan ingin kembali lagi," kata Hidayat.
Hidayat mengaku KMP tidak pernah meninggalkan PPP, karena dengan adanya penandatangan kontrak politik permanen oleh Ketua Umum PPP Suryadharma Ali beberapa waktu lalu.
"Kami nyatakan, kami tidak pernah meninggalkan rekan-rekan PPP. Ada penandatangan dari Pak Suryadharma Ali termasuk posisi PPP dalam pemipinan MPR kemarin kami ingn menjaga kesolidan ini," kata mantan Presiden PKS dan Ketua MPR periode 2004-2009.
Ia menyatakan KMP ingin mendengarkan klarifikasi politik dari PPP. Namun jika PPP ingin ke Koalisi Indonesia Hebat silakan saja, tetapi kalau mau kembali ke Koalisi Merah Putih akan membahas terlebih dahulu melalui pimpinan-pimpinan Koalisi Merah Putih.
"Ya mereka buat pernyatan terbuka, dan tolong diklarifikasi apakah sebenarnya begitu dan tidak begitu. PPP memang masih ingin bersama dengan KMP atau nyaman dengan KIH," ujar Hidayat. (tribunnews/rahmat patutie)