Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Seleksi menteri oleh presiden terpilih Joko Widodo terkesan tertutup. Menurut Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron hal itu merupakan hak prerogratif presiden terpilih.
"Ada caranya masing-masing," kata Herman ketika dikonfirmasi, Jumat (10/10/2014)
Herman mengakui semasa presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dilakukan secara transparan. Bahkan rekam jejak calon menteri selain di fit and proper test langsung oleh presiden dan wakil presiden.
"Juga media mempublishnya sehingga ada kesempatan masyarakat luas untuk mengetahuinya bahkan memberi masukan," ujarnya.
Namun, Herman mengatakan hal itu kembali pada hak prerogatif presiden. Mantan Wakil Ketua Komisi IV DPR itu mengatakan sebaiknya fit and proper test seleksi menteri dilakukan secara terbuka. Hal itu dilakukan agar masyarakat dapat menilai calon menteri yang akan bertugas pada kabinet Jokowi-JK.
"Tentunya diharapkan akan dihasilkan menteri-menteri yang memenuhi kriteria dan harapan rakyat," imbuhnya.