Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasisa Islam (PB HMI), Muhammad Arief Rosyid Hasan mengatakan bahwa wacana penghilangan instansi Kemenpora dalam pemerintahan mendatang akan menjadi hal yang terbalik jika dilakukan, dan menimbulkan masalah. Masalahnya, keberadaan Instansi Kemenpora tampaknya menjadi bagian penting bagi kemajuan dan perkembangan kepemudaan Indonesia kedepannya, khususnya bagi pemerintahan Jokowi dan Jk.
"Pada pemerintahan yang baru kami berharap bahwa masalah kepemudaan dan olahraga ini menjadi salah satu fokus utama dari kerja kabinet yang akan dibentuk," ungkap Muhammad Arief Rosyid Hasan, Jumat (17/10/2014).
Apalagi dikatakan Arif, keberhasilan Jokowo-JK melaju menjadi presiden terpilih saat ini tidak dapat dipisahkan dari kontribusi kaum muda yang mengharapkan adanya perubahan yang nyata di negeri ini. Maka sudah tentu instansi Kemenpora haruslah tetap didukung pemerintahan Jokowi-JK.
Arief bahkan menilai, isu peleburan Kemenpora bukanlah tindakan yang tepat untuk ditempuh mengingat besarnya potensi kepemudaan yang dapat dinikmati masa yang akan datang, terlebih lagi dengan ditambahkannya peran dan kewenangan institusi yang menangani masalah kepemudaan.
"Jadi harus revitalisasi fungsional nantinya dalam instansi Kemenpora, sehingga mampu melakukan koordinasi lintas sektoral untuk menghindari terjadinya fragmentasi kebijakan seperti selama ini kita rasakan, jadi tidak hanya membutuhkan keberadaan instansi Kemenpora, tapi juga pembaharuan perlaksanaannya," paparnya.
Namun demikian, Arief optimis peleburan instansi Kemenpora tidak akan terjadi, setelah pihaknya berkomunikasi langsung dengan JK, terkait keberadaan Kemenpora kedepan yang sangat dibutuhkan khusunya tentang langkah strategis dan taktis yang harus dijalankan dalam membentuk generasi sehat dan produktif.
"Saya optimis peleburan ini tidak dilakukan pemerintahan nanti, setelah saya mendapat jawaban langsung dari JK, dan memastikan bahwa Kemenpora tetap ada," selorohnya.