Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) berpendapat pemerintahan baru harus memprioritaskan beberapa bidang seperti hukum, politik, pemerintahan, kebudayaan, ekonomi, pertahanan keamanan dan hubungan luar negeri.
Terlebih untuk bidang hukum, pemerintahan baru harus mengembalikan harkat dan martabat penegak hukum sebagai pilar keadilan.
"Hukum harus dijaga agar tidak dijadikan alat politik. Apalagi alat kompetisi politik sempit orang-orang tertentu," tegas Sekretaris Jenderal PPI, Gede Pasek Suardika, Kamis (23/10/2014) di Pulau Dua, Jakarta.
Diutarakan Pasek, Indonesia membutuhkan hukum yang tegak berdiri di atas pondasi keadilan dan kemanusiaan. Serta hukum tidak selayaknya dikerdilkan oleh kekuasaan, apalagi segelintir orang yang berkuasa.
"Lembaga hukum harus pula terbuka pada masukan dan kritik masyarakat. Lembaga penegak hukum jangan bersikap sebagai pemilik tunggal kebenaran," kata Pasek.
Pasek melanjutkan dalam hal penegakan hukum, presiden punya peran strategis. Karena selain sebagai eksekutif yang membawahi Kementerian Hukum dan HAM RI, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung, presiden juga menjadi teladan utama dalam penerapan nilai hukum atau persamaan di depan hukum.
"Ini yang absen dalam pemerintahan SBY. Disaat yang sama DPR RI berperan pula membangun peraturan perundang-undangan yang adil. Kolaborasi kedua pilar ini penting dan didukung pilar yudikatif akan mengembalikan harkat dan martabat penegak hukum," ungkap Pasek.