Laporan Wartawan Tribunnews.com, Imanuel Nicolas Manafe
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengatakan, perubahan nomenklatur kementerian di bawah Pemerintahan Jokowi bukan persoalan yang signifikan, termasuk soal anggarannya.
"Ya nanti tinggal disesuaikan saja anggarannya (kementerian yang berubah, red)," ujar Zulkifli usai menghadiri pelantikan 34 menteri Kabinet Kerja di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (27/10/2014).
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menambahkan, pengubahan nomenklatur kementerian tersebut memang merupakan hak prerogatif presiden.
Sementara, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai, meski hak prerogatif presiden mengubah nomenklatur kementerian, tapi memiliki tiga dampak di antaranya pada sisi anggaran, sosial dan politik.