Baca tanpa iklan
TRIBUNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan yang baru Jenderal Purnawirawan Ryamizard Ryacudu disarankan untuk segera melakukan konsolidasi kedalam. Hal ini perlu dilakukan, agar segera teratasi berbagai masalah dasar, semua matra TNI
"Dari Matra TNI AU hukum kita sangat lemah dan banyak berpihak ke orang asing. Masak pesawat asing jelas-jelas masuk wilayah kita hukumnya cuma denda 6000 dollar .Kalau dihitung, ternyata biaya Sukhoi jauh lebih mahal dari pada dendanya," ujar pengamat Intelijen, Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati yang kerap disapa Mba Nuning, Senin (27/10/2014).
"Makanya itu si pilot mau bayar saja denda pake kredit card . Waduhh, benar-benar dilecehkan. Bisa juga, masalah juga, sanksi atau denda yang diterapkan untuk pelanggaran semacam ini masih terlalu rendah, dendanya hanya Rp 60 juta," cerita Nuning yang tak lain mantan anggota Komisi I DPR.
Indonesia, lanjut Nuning, memerlukan pesawat tempur jenis sergap untuk bisa di gelar, paling tidak di tujuh pangkalan udara. Diantaranya, di Medan, Natuna, Tarakan, Biak, Timika, Kupang dan Jakarta.
"Kalau kita bisa menempatkan paling tidak satu flght pesawat tempur. Yang setiap saat, melengkapi kekurangan radar yang ada dan peluru kendali jarak sedang. Saya yakin posisi tawar kita akan naik dengan deterrent power yang luar biasa. Kita akan menjadi macan asia yang betul-betul disegani," harap Nuning.
Pemenuhan keutuhan radar, harapnya lagi, juga bisa segera mewujudkan dengan membangun industri Radar Nasional. Yang secara kasat mata, lanjutnya sangat feasible, dibanding membuat pesawat tempur.
"Kami betul-betul berharap, presiden, menhan, menristek, menteri perindustrian punya will dan komitmen yang sama.Menhan harus ajak bicara Kasal, meminta masukan secara khusus karena presiden ingin majukan maritim. Kasal, Laksamana Dr Marsetio, orang yang ahli dan mumpuni soal penguatan Sea Power dan bagaimana membangun maritime,sesuai ancaman kawasan dewasa ini,juga penguatan alutsista nya," paparnya.
Dan untuk Angkatan Darat, penguatan pembangunan prajuritnya harus semakin profesional dan memiliki pengetahuan cukup dalam bidang hukum.Baik umum maupun hukum disiplin militer
Menteri bidang pertahanan, Nuning menegaskan, haruslah orang yang memahami masa depan TNI dan alutsista. Selain itu, ia juga harus memahami pembangunan renstra yang berkesinambungan. Menhan harus pahami juga Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dan High Level Committe.
"Tidak mudah lo ya itu. Sebuah hal yang menuntut kontinuitas secara profesional. Menhan harus segera konsolidasi ke dalam karena Pak Ryamizard sudah lama 'jauh' dari giat TNI dan pertahanan secara aktif. Pak Sjafrie sebagai ketua HLC, juga sudah bagus," Nuning menegaskan.