Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana pembentukan DPR tandingan yang diinisiasi PDI Perjuangan diduga bagian dari strategi pengalihan konsentrasi agar dewan tidak terus memelototi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang perlu segera dikawal.
"Janganlah memprovokasi masyarakat dengan cara-cara melawan konstitusi. Bisa rusak NKRI kalau taktik politik macam ini dipraktikkan," ujar Sekretaris DPP Partai Demokrat Farhan Effendy dalam pernyataannya kepada Tribunnews.com Kamis (30/10/2014).
Menurut Farhan, berita tentang munculnya formasi pimpinan tandingan di DPR RI yang dimotori PDIP ini sungguh mengganggu saraf masyarakat. Fenomena itu lanjut Farhan akan dibaca betapa politik semata memperebutkan kursi kuasa.
"Ini adalah tindakan yang melawan konstitusi. Langkah koalisi PDI Perjuangan ini tidak mencerminkan taat pada sistem politik yang menjunjung tinggi asas trias politika,"ujarnya.
Mestinya menurut Farhan PDI Perjuangan tidak melakukan hal ekstrim tersebut. Dan harus juga legowo karena faktanya kalah dalam perebutan alat kelengkapan dewan. Kalau semua sikap dan ekspresi atas kekalahan politik diwujudkan dengan membentuk tandingan rakyatlah yang jadi korban.
"Semoga ini hanya gertak sambal saja dan tidak direaksi oleh koalisi Gerindra dengan membentuk pemerintahan tandingan. Jika benar-benar terjadi, siap-siaplah kita mundur dalam berdemokrasi," kata Farhan.