Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Laskar Pemuda Antikorupsi (Lapak) meminta agar penyidik KPK tidak tebang pilih menangani sejumlah kasus.
Termasuk menangani dugaan 'skandal' wakil ketuanya, Bambang Widjojanto saat menangani perkara sengketa Pilkada Kota Waringin Barat di Mahkamah Konstitusi (MK).
Mereka juga meminta Presiden Jokowi dan Komisi III DPR, intens menyoroti masalah tersebut.
"Meminta Presiden dan DPR menonaktifkan atau memberhentikan Bambang Widjojanto sebagai pimpinan KPK karena terlibat perkara Pilkada Kota Waringin Barat 2011 di Mahkamah Konstitusi sebagaimana pengakuan Akil Mochtar (mantan Ketua MK)," kata Koordinator Laskar, Yovi Deviansyah, Jumat (31/10/2014).
Yovi mengatakan, Bambang harusnya gentleman mengundurkan diri, agar penanganan kasus dugaan suap perkara Pilkada Kota Waringin Barat dapat berjalan lancar dan independen.
Penyidik KPK juga diminta tidak melibatkan Bambang saat mengambil keputusan dalam gelar perkara dan pengembangan kasus Akil Mochtar.
"Pernyataan Akil yang menyebut Bambang tidak bersih dan terlibat harus ditanggapi secara serius oleh penyidik KPK sendiri," ujarnya.
Bambang sendiri sudah membantah terlibat kasus dugaan korupsi atau suap saat menjadi pengacara. Begitu juga saat mendampingi kliennya berperkara Pilkada Kota Waringin Barat di Mahkamah Konstitusi.