News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Duet Jokowi JK

Jokowi Khawatir Jembatan Selat Sunda akan Matikan Identitas Maritim Indonesia

Editor: Gusti Sawabi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Kendaraan pengangkut barang menjejali dermaga III Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, Kamis (27/9/2012), mengantre untuk menyeberangi perairan Selat Sunda. Jalur penyeberangan Selat Sunda ditempuh selama 2,5 jam, dengen waktu operasi kapal selama 24 jam. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA

Tribunnews.com, Jakarta – Megaproyek Jembatan Selat Sunda yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera berpeluang tidak akan dilanjutkan pada masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dua hal menjadi pertimbangan utama Presiden.

“Terus terang Pak Jokowi menyimak JSS itu. Beliau khawatir dampaknya pada dua hal,” tutur Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Andrinof Chaniago, Jumat (31/10/2014) petang. Pertama, sebut dia, JSS dikhawatirkan bakal mematikan identitas Indonesia sebagai negara maritim. (Baca juga: Investor Jembatan Selat Sunda Tak akan Balik Modal)

Andrinof menjelaskan, Selat Sunda menjadi salah satu jalur penyeberangan terpadat, meski memang masih banyak kekurangan kinerja. “Kalau dimatikan dan malah tidak ditingkatkan kinerjanya, itu akan menghilangkan identitas Indonesia sebagai negara maritim,” kata dia.

Sebaiknya, lanjut Andrinof, pelayanan ataupun kinerja pelayaran di penyeberangan Selat Sunda diperbaiki, misalnya dengan menambah armada penyeberangan, dermaga, dan memperbaiki fasilitas pendukung lainnya.

Adapun pertimbangan kedua tak berlanjutnya pembangunan jembatan itu, adalah perihal ketimpangan. Menurut Andrinof, alangkah lucunya jika pemerintah yang berkoar-koar akan menekan ketimpangan, justru membuat megaproyek yang menambah ketimpangan.

“Katanya pemerataan, tapi kita bikin megapoyek yang membuat ekonomi terkonsentrasi di barat. Kita harus berhenti berfikir paradoks,” ucap Andrinof. (Baca juga: Jembatan Selat Sunda Rampung Sebelum SBY Turun)

Selain dua pertimbangan tersebut, Andrinof juga menyebutkan yang juga disadari Presiden Jokowi adalah pemenuhan kebutuhan rumah rakyat yang masih nimin. Backlog atau ketimpangan antara permintaan rumah dan ketersediaan rumah itu setidaknya mencapai 15 juta rumah, dengan peningkatan lebih dari 1 juta rumah per tahun.

“Ini apa hubungannya dengan JSS? Adanya backlog itu karena konsesi penguasaan lahan. Penguasaan lahan oleh segelintir pengusaha membuat harga tanah tidak terjangkau. Jadi, ke depan harus jelas membangun itu untuk apa. Membangun untuk segelintir orang atau rakyat banyak?” papar Andrinof.
(Estu Suryowati)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini