Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Randa Rinaldi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terpilihnya Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian dalam Kabinet Kerja pada pemerintahan Joko Widodo diharapkan bisa mengatasi persoalan bidang korupsi di Kementerian Pertanian.
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Emerson Yuntho mengingatkan, Kementerian Pertanian agar tidak menjadi lahan korupsi.
Ia berpendapat Kementerian Pertanian membutuhkan sosok yang pro terhadap anti korupsi. Hal ini berdasarkan besarnya anggaran yang diperoleh Kementerian Pertanian sehingga perlu untuk diwaspadai.
"Kementerian Pertanian ini paling banyak mendapat anggaran dari pemerintah lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," kata Emerson saat diskusi bertajuk "Pekerjaan Rumah Menteri Pertanian era Jokowi JK" di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (2/11/2014).
Sejauh ini Kemeterian Pertanian memiliki anggaran cukup besar di bawah Kemeterian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan.
"Jadi harus dikelola betul-betul untuk memastikan tidak ada praktek korupsi," kata Emerson.
Sebelumnya Kementerian Pertanian terjadi beberapa kasus korupsi. ICW mencatat setidaknya ada enam kasus korupsi yang pernah terjadi di Kementerian Pertanian. Diantaranya impor daging sapi, bandar lampung, proyek pengadaan benih, proyek benih kopi, pupuk, serta pengalihan bibit palawija.
"Banyak kasus di Kementan, ini membuat publik patut mencurigai karena rentan praktek korupsi khususnya terkait proyek pengadaan barang," kata Emerson.