Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui adanya wacana evaluasi penggunaan dana otonomi khusus Papua. Hal itu diungkapkan Tjahjo setelah menerima masukan dari sejumlah pihak.
"Kami banyak menerima delegasi yang setuju. Menerima delegasi yang tidak setuju. Nanti kan akan kita bahas di pemerintahan secara terpadu," ungkap Tjahjo usai rapat dengan Komite I DPD, Jakarta, Rabu (5/11/2014).
Tjahjo menyebut bantuan pemerintah terhadap Papua besar. Tapi ia tidak merinci anggaran otsus tersebut. Politisi PDIP menyebut dana tersebut untuk membangun infrastruktur.
"Padahal tujuan pemekaran kan untuk kesejahteraan, pemerataan. Makanya bapak Presiden sudah membuat satu sikap dengan dana alokasi khusus pusat ke daerah diutamakan untuk infrastruktur," kata Tjahjo.
Menurut Tjahjo dana tersebut diutamakan untuk petani dan nelayan buka untuk belanja pegawai atau membangun gedung.
"Semua yg menyangkut DAK, yang menyangkut untuk penguatan daerah termasuk pemberian kewenangan tambahan kepada Gubernur khususnya yang menyangkut ijin-ijin ya kita minta imbalannya. Memotong birokrasi, mempercepat proses perijinan dana alokasi yang ada itu diutamakan untuk infrastruktur," ujarnya.