Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Belasan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar pertemuan dengan pimpinan DPR, Kamis (6/11/2014).
Dalam pertemuan tersebut, buruh meminta DPR sebagai mitra kerja pemerintah untuk tidak menaikan harga BBM bersubsidi.
"Isu kenaikan BBM membuat buruh resah. Saat ini kami sudah melakukan pemanasan untuk turun aksi menolak kenaikan BBM," kata Ketua KSPI Said Iqbal di hadapan pimpinan DPR.
Menurutnya, BBM tidak termasuk dalam barang kebutuhan hidup layak (KHL). Kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp3.000 juga dipastikan akan membuat daya beli buruh turun hingga 50 persen.
Sebab kenaikan harga BBM dipastikan membuat setidaknya ada 50 barang di KHL yang juga akan ikut naik seperti ongkos transportasi, sewa rumah, biaya makan dan sembilan bahan pokok. Ia melanjutkan, ada sekitar 86 juta pengguna motor bebek, mayoritasnya buruh, yang akan terkena dampak atas kenaikan harga BBM.
"Buruh yang bisa mencicil motor dan mobil keren adalah buruh berstatus pengawas senior di perusahaan padat karya seperti pertambangan, otomotif, bank dan lain-lain. Jumlahnya pun, kurang dari 0,1 persen dari total buruh seluruh Indonesia," katanya.
Sementara itu Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan akan menerima seluruh masukan.
"Semua masukan kami catat. Meski pemerintah tak perlu persetujuan DPR kita akan menyuarakan suara rakyat, suara buruh. Kita 24 jam siap lah, kita akan jadi DPR yang lebih peka," kata Fadli.