News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Kabinet Jokowi JK

Bukan dari CSR, Dana KIS, KIP, dan KKP Berasal dari APBN-P

Penulis: Eri Komar Sinaga
Editor: Johnson Simanjuntak
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Masyarakat sedang mengurus Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), setelah beberapa saat setelah di luncurkan oleh Presiden Jokowi di Kantor Pos Besar, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Senin (3/11/2014). KIS dan KIP yang diperuntukan warga kurang mampu dapat jaminan kesehatan dan Pendidikan dari Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Warta Kota/Henry Lopulalan)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, menegaskan pendanaan untuk Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKP) berasal dari perubahan APBN 2014 (APBN-P).

"Semua bersumber dari APBN-P. Dan APBN gunakan menggunakan rekening yang dikelola menteri keuangan yaitu untuk bantuan sosial dan bantuan fiskal. Itu sudah disetujui dengan DPR pada saat pemerintah Pak SBY," ujar Eva di Cikini, Jakarta, Sabtu (8/11/2014).

Menurut Eva, anggaran tersebut berasal dari menteri keuangan rekening 999 poin 008.

Anggota DPR RI 2009-2014 itu pun membantah dana kartu tersebut berasal dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN.

"Nggak ada, nggak ada CSR sama sekali. APBN-P 2014 full," tukas Eva.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, mengatakan pembiayaan penerbitan KIS, KIP dan KKS diambil dari dana tanggung jawab sosial sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini