Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Randa Rinaldi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan yang diajukan penggugat, kubu Djan Faridz tanggal 6 November 2014.
Menanggapi hal tersebut Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Hasil Muktamar VIII PPP Surabaya, Arsul Sani, tetap mengatakan kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VIII Jakarta bukanlah sebuah DPP yang sah.
Ia menyebut usulan kubu Djan Faridz perlu diakomodasi dalam kepengurusan DPP PPP yang sah yakni di bawah pimpinan Romahurmuziy sebagaimana yang telah disahkan Menkumham.
"Secara logika hukum, tidak mungkin kepengurusan Djan Faridz akan diakui Pemerintah," kata Arsul saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (9/11/2014).
Arsul menambahkan penetapan PTUN yang diajukan kubu Djan Farid akan terhalang. Alasannya, penetapan tersebut Menkumham diperintahkan untuk tidak membuat SK soal DPP PPP yang baru.
"Logikanya kalau mau terima kepengurusan Djan Faridz, maka harus batalkan dulu SK (surat keputusan) yang sahkan DPP PPP hasil Muktamar Surabaya. Ini tidak mungkin akan dilakukan Menkumham selama belum ada putusan yang final dan mengikat dari MA (Mahkamah Agung)," jelas Arsul.