Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima menilai sah saja apabila ada Kader PDI Perjuangan yang berbeda sikap mengenai wacana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi.
"Sekarang sih boleh melakukan wacana setuju tidak setuju. Dengan argumentasi yang berbeda," ujar Aria di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (10/11/2014).
Menurut Aria, sampai saat ini Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri pun belum menyatakan sikapnya mengenai wacana tersebut.
Aria mengatakan, penerapan sanksi tersebut baru berlaku jika sudah ada keputusan dari Megawati Soekarnoputri ataupun Presiden Joko Widodo. Hal itu telah diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
"Kalau nanti sudah diputuskan kenaikan dengan argumentasi partai dan pak Jokowi, anggota partai masih melakukan perlawanan, ya tentu akan mendapatkan sanksi," kata Aria.