News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Prahara Partai Golkar

Syarat Calon Ketua Umum Golkar Dinilai Memberatkan

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Hasanudin Aco
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Wakil Presiden yang juga kader Partai Golkar, Jusuf Kalla (tengah) bersama Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (dua kiri), Ketua Pelaksana HUT Golkar, Mahyudin (dua kanan), dan Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan (kanan) menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dalam acara Ulang Tahun ke-50 Partai Golkar di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2014). Demi menghormati pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Partai Golkar yang lahir pada 20 Oktober 1964 akhirnya mengundurkan perayaannya menjadi tanggal 28 Oktober 2014. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) partai Golkar akan digelar di Yogyakarta pada Januari 2015 mendatang.

Politisi senior Partai Golkar, Agun Gunandjar mengusulkan agar Rapimnas kali mengagendakan pembahasan perubahan anggaran rumah tangga (ART) khususnya yang berkaitan dengan syarat calon ketua umum.

Dijelaskan, syarat pencalonan ketua umum harus mendapat dukungan 30 persen DPD I Partai Golkar. Bila aturan ini tetap diberlakukan, menurut Agun, sangat sulit bagi pemimpin baru lahir di partai Golkar.

"Kalau dengan syarat 30 persen (dukungan DPD I), bagaimana kita akan melahirkan pemimpin baru? Bagaimana kita akan membangun Golkar baru? Itu omong kosong, kalau syaratnya 30 persen," tegas Politisi Golkar ini dalam diskusi publik "Membangun Golkar Baru dengan Pemimpin Baru", di Jakarta, Jumat (14/11/2014).

Lebih lanjut Agun melihat, jika syarat 30 persen, maka praktis calon ketua umum hanya akan ada tiga orang yang maju bertarung.

"Itupun kalau tidak ada calon yang begitu kuat maju. Kalau calon yang satu begitu kuat, dia borong habis sampai dengan 62 persen, ya dia akan menjadi calon tunggal," kritik Politisi Golkar ini.

Lanjut dia pula, dalam sejarah partai Golkar belum pernah ada calon tunggal ketua umum. Sejarah Golkar pun mencatat bahwa partai berlambang pohon beringin tidak pernah kekurangan kader mumpuni dan berkualitas.

"Belum pernah juga sejarah Golkar, ketua umum itu dua periode . Dulu memang jalan Pak Amir Moertono pernah. Namun Amir menjadi ketum Golkar jauh sebelum reformasi, yaitu tahun 1973 hingga 1983. Amir menduduki jabatannya pada era Orde Baru," ungkapnya.

"Jadi jangan diukur jalan itu masih belum demokrasi. Jangan bisa dipakai sebagai ukuran," tambahnya.

Dirinya membandingkan, periode kepemimpinan Akbar Tandjung di Partai Golkar, yang punya prestasi menang di pemilu 2004 lalu namun tidak menjadi ketua umum Golkar dua periode. Begitu juga dengan Jusuf Kalla (JK) yang pernah sukses membawa Golkar namun tidak menjadi ketua umum Golkar dua periode.

Sebelumnya diberitakan Aburizal Bakrie alias Ical kabarnya berniat kembali mencalonkan sebagai ketua umum Golkar. Ical saat ini masih menjabat ketua umum Golkar.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini