Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan, Fuad Bawazier, menolak adanya lelang jabatan untuk Dirjen Pajak. Jabatan penting seperti jabatan Dirjen Pajak dinilai tidak pantas untuk dilelang.
"Istilah ini menurut saya kurang santun dan pas untuk satu jabatan yang amanah," ujar Fuad di diskusi "Pro & Kontra Lelang Jabatan Dirjen Pajak oleh Menkeu" di Universitas Jayabaya, Jakarta, Selasa (18/11/2014).
Menurut Fuad, dalam sebuah lelang ada yang merasa dirugikan. Jika hal tersebut akan ada yang merasa kalah dan menang. Fuad berpendapat proses lelang jabatan adalah sikap tidak bertanggungjawab Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan. Jika ada kesalahan dalam jabatan Dirjen Pajak, maka baik menteri maupun presiden akan saling menyalahkan satu sama lain.
"Nanti akan terjadi saling lempar tanggung jawab, dan saling menyalahkan antara Presiden, Menteri dan Pansel," ungkap Fuad.
Fuad memaparkan, sekarang proses lelang dari Pansel langsung ke presiden. Sedangkan Menkeu hanya mengetahui saja calon yang akan diangkat."Yang ada para pejabat itu didaftarkan," kata Fuad.
Seperti diketahui, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menginginkan posisi direktur jenderal pajak yang akan diseleksi melalui proses lelang jabatan, diisi oleh individu yang berpengalaman dan berkompeten dalam hal penerimaan pajak.
Ia mengatakan, siapapun berhak untuk mencalonkan diri dengan adanya mekanisme lelang itu, termasuk individu di luar direktorat jenderal pajak, namun mereka harus merupakan pegawai negeri sipil dan berasal dari lingkungan pemerintahan.
Ia menjanjikan, proses lelang berjalan dengan transparan, mulai dari proses seleksi administrasi hingga tahapan wawancara dengan panitia seleksi, sehingga figur yang terpilih benar-benar mampu menjaga penerimaan negara dari sektor pajak.
Kementerian Keuangan akan melaksanakan lelang jabatan direktur jenderal pajak, karena Fuad Rahmany pensiun mulai akhir November 2014. Fuad menjabat sebagai direktur jenderal pajak sejak Januari 2011 menggantikan M. Tjiptardjo.