Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Marzuki Alie mengatakan langkah menaikkan harga BBM yang diambil pemerintahan Jokowi-JK saat ini jauh lebih buruk dari langkah pemerintahan SBY. Langkah Jokowi sama sekali tidak transparan, tidak kredibel, tidak akuntabel dan tidak masuk akal.
“Di mana ada kredibilitas, akuntabilitas, kredibilitas dan logikanya kalau harga minyak dunia turun, kita justru menaikkan harga BBM? Jokowi tidak menjelaskan alasan menaikkan harga BBM yang bisa diterima dan hanya menaikkan saja harga BBM. Langkah ini lebih buruk dari langkah pemerintahan sebelumnya,” ujar Marzuki Alie kepada wartawan di Jakarta,Selasa (18/11/2014).
Mantan Ketua DPR RI itu mengatakan, Pemerintahan sebelumnya paling tidak sebelum menaikkan harga BBM memiliki alasan yang jelas seperti kenaikan harga minyak dunia untuk menaikkan harga BBM. Pemerintahan sebelumnya juga menyiapkan terlebih dahulu jaring pengaman sosial untuk meminimalisir dampak kenaikan harga BBM buat rakyat miskin.
“Menaikkan harga BBM tanpa mempersiapkan jaring pengaman sosial ini sangat beresiko. Rakyat yang miskin akan bertambah miskin. Rakyat yang miskin itu memang benar tidak menikmati BBM, karena jangankan punya kendaraan bermotor, makan saja susah. Mereka ini yang jadi korban karena dampak kenaikan harga BBM membuat harga-harga menjadi naik,” ujarnya.
Sementara program-program yang digembar-gemborkan Jokowi sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM, subtansinya tidak berbeda dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. KIS, KIP dan KKS sudah ada di pemerintahan sebelumnya hanya saja oleh Jokowi diganti kemasannya. Jokowi harusnya menjalankan UU Fakir Miskin di mana dia harus membuat satu database tentang itu.
“Sudah begitu, KIS, KIP dan KKS bermasalah pula, sudah tidak jelas pembiayaan kartunya dan pembiayaan programnya. Dia harusnya paham ini bukan masalah cetak mencetak kartu saja, tapi bagaimana data kemiskinan itu benar-benar akurat. Sekarang ini kan data orang miskin antara milik mendagri, BPS dan Kemensos berbeda-beda. Dengan demikian bantuan apapun nggak akan pernah benar. Harusnya dibuat satu acuan data,” ujar Marzuki Alie, mantan Sekjen PD ini.